education journals

pelanggaran HAM di SMAN 68 Jakarta

2008-05-14T17:29:00.001+07:00

Pelanggaran HAM, SMA 68 Diadukan Ke Komnas HAM

JAKARTA, SELASA - SMA Negeri 68, salah satu sekolah negeri terbaik di DKI Jakarta, diadukan ke Komnas HAM karena dugaan pelanggaran HAM terhadap siswa didik.

Selain dugaan pelanggaran HAM, Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, Koalisi Pendidikan, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengadukan dugaan korupsi di sekolah yang berada di kawasan Salemba tersebut. Selain SMA 68, SD Negeri Percontohan IKIP Jakarta pun diadukan untuk kasus serupa.
"ICW sebagai fasilitator yang menghubungkan antara aliansi orangtua peduli pendidikan dan koalisi pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan ini," ujar peneliti pendidikan ICW, Febri Hendri, di Komnas HAM, Selasa (13/5).

Salah satu orangtua murid, Alex Yuswar, mengatakan, terjadi intimidasi kepada siswa, yang orangtuanya vokal dalam memeriksa laporan keuangan sekolah. "Apabila tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru, dikatakan bego, bodoh. Dan, gurunya ngomong, pantas anaknya bego, orangtuanya banyak omong," kata Alex. Selain itu, lanjut Alex, siswa yang belum membayar uang sekolah diumumkan melalui pengeras suara sehingga membuat siswa bersangkutan malu.

Sementara itu, perwakilan orangtua murid dari SD Percontohan IKIP, Handaru, mengatakan, siswa yang orangtuanya dianggap kritis terhadap laporan Anggaran Perencanaan Belanja Sekolah (APBS) rapornya dikosongkan. Rangkingnya pun diturunkan dan tidak diikutsertakan dalam tes susulan.

Hingga berita ini diturunkan, Komnas HAM yang diwakili oleh komisioner pemantauan penyelidikan, Nurcholis, masih mendengarkan runtutan laporan tersebut. (C5-08)

http://www.kompas. com/index. php/read/ xml/2008/ 05/13/14460495/ pelanggaran. ham.sma.68. diadukan. ke.komnas. ham

Efektivitas dan efisiensi anggaran pendidikan di Indonesia

2008-04-30T22:37:00.000+07:00

Konsep efisiensi akan tercipta jika keluaran yang diinginkan dapat dihasilkan secara optimal dengan hanya masukan yang relative tetap, atau jika masukan yang sekecil mungkin dapat menghasilkan keluaran yang optimal. Konsep efisiensi sendiri terdiri dari efisiensi teknologis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknologis diterapkan dalam pencapaian kuantitas keluaran secara fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran.

Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi karena tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relative terhadap harganya. Apabila dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka suatu program pendidikan yang efisien cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaansumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien. Program pendidikan yang efisien adalah program yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami hambatan.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia, penyediaan sumber-sumber pendidikan, khususnya anggaran pendidikan, masih mengalami hambatan. Alokasi dana pendidikan di Indonesia termasuk rendah apabila dibandingkan dengan Negara-negara lain di Asia Tenggara, khususnya Negara-negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan singapura. Anggaran pendidikan di Indonesia selama ini ‘hanya; dialokasikan di bawah 105 dari APBN, padahal dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945, secara jelas pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Alokasi dana pndidikan pada tahun 2005 hanya sebesar 8,1% dari APBN, sedangkan pada 2006 sebsar 9,1%. Meskipun pemerintah dan DPR sudah memiliki kesepakatan untuk menaikkan anggaran secara bertahap 2,7%/tahun hingga 2009 dengan rincian kenaikan 6,6% (2004), 9,29% (2005), 12,02% (2006), 14,68% (2007), 17,40% (2008), dan 20,10% (2009), namun nota kesepatan tersebut sudah diingkari. Dapat kita bayangkan jika kenaikan bertahap 2,7%/tahun saja tidak terpenuhi, maka lompatan besar peningkatan anggaran dalam tahun 2008 tentu jauh dari harapan. Hal tersebut juga masih jauh dari target kesepakatan yang dihasilan dalam KTT menteri pendidikan se-Asia Tenggar tahun 1992, yaitu minimal 25% dari APBN.

Studi empiris terhadap pencapaian Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan UNDP, menunjukkan bahwa pembiayaan pndidikan di suatu Negara terbukti memberikan pengaruh sangat positif dan signifikan terhadap kinerja pendidikan nasional di Negara yang bersangkutan. Dampak rendahnya anggaran pendidikan di Indonesia adalah tidak meratanya kesempatan belajar bagi anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Data BPS tahun 1998 mengungkapkan lebih dari 35% anak Indonesia usia 10-14 tahun belum pernah emnikmati pendidikan, sekitar 32% tidak pernah tamat SD. Rendahnya anggaran pendidikan juga mempengaruhi profesionalitas guru,penyediaan insfrastruktur pendidikan, serta kemampuan daya saing SDM di tingkat global.

Dengan gambaran problematika di atas, dibutuhkan penyelesaian yang secepat dan setepatnya agar Negara ini tidak semakin terpuruk dalam kebodohan dan kemiskinan. Hal pertama yang harus diwujudkan adalah adanya kemauan politik dari pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah melalui pejabat-pekabatnya harus konsekuendalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati. Setelah itu perlu adanya control yang terus-menerus dari pihak pemerintah dan masyarakat. Secara teknis, pembiayaan pendidikan dari APBN dan APBD harus benar-benar digunakan untuk membiayai program-program pendidikan yang merupakan prioritas seperti program wajib belajar, program pelatihan guru, dan program pengentasan kemiskina.

Semua program di atas tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya revolusi kinerja, revolusi birokrasi dan kebijakan penganggaran yang ketat an efisien. Sebagai alternative, pemerintah bisa melakuka pengetatan alokasi anggaran untuk pejabat pemerintaj. Teknisnya, persentase kenaikan anggaran untuk pejabat tidak boleh lebih tinggi dari persentase kenaikan anggaran untuk pendidikan. Selain itu pemrintah dapat melakukan penundaan untuk menerbitkan badan-badan atau komisi pemerintahan baru yang terkadang tidak menyelesaikan masalah kepemerintahan namun justru menambah beban keuangan yang cukup besar. konsekuensinya, selama anggaran belum mencapai 20%, kenaikan anggaran untuk lembaga dan departemen dalam APBN selanjutnya harus diminimalisir sedemikian rupa.

Kebijakan desentralisasi pendidikan

2008-04-30T22:35:00.000+07:00

Lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadi isyarat perlunya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang sentralistik ke desentralistik. Otonomi daerah dalam bidang pendidikan menjadi hal yang mutlak dilakukan demi terciptaya pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan social capital, dan peningkatan daya saing bangsa.

Namun ada beberapa hal negative yang muncul dari pemberlakuan kebijakan desentralisasi pendidikan ini, yaitu sebagai berikut.

Daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan atau memroleh pendapatan daerah. Hal ini sangat riskan karena berhubungan langsung dengan rakyat kecil yang semestinya mendapatkan pendidikan gratis.

Menimbulkan jurang yang semakin lebar antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin

Tidak meratanya pendistribusian guru karena guru cenderung bertahan di daerah yang mampu memberikan kesejahteraan

Dampak negative di atas merupakan hasil ketidaksiapan daerah menghadapi kebijakan desentralisasi pendidikan. Alas an yang sering dilontarkan daerah terkait ketidaksiapannya sangat beragam, di antaranya: SDM mereka belum memadai, sarana dan prasarana belum tersedia, anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sangat rendah, serta secara psikologis mereka gamang dan takut terhadap perubahan.

Selain sikap daerah, ternyata pemerintah pusat juga emmiliki andil terhadap kurang berhasilnya kebijakan desentralisasi pendidikan selama 8 tahun terakhir. Pemerintah pusat masih saja memertahankan bentuk –bentuk kewenangannya di dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada PP no 25 th. 2000 tentangkewenangan pemerintah dan provinsi, khususnya pada pasal 2 butir 11, tercantum 10 butir kewenangan yang masih dipegang pemerintah pusat, di antaranya: standar materi, biaya penyelengaraan pendidikan, sertifikasi, kalender akademik, dan penilaian secara nasional.

Padahal jika melihat peluang dari kebijakan desentralisasi ini, maka kebijakan ini harusnya mampu menjadi salah satu jawaban dari masalah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebijkan ini berasal dari arus paling bawah (prass root) sehingga kebijakan ini merupakan kebijakan yang populis dan mendapat dukungan dari banyak pihak, khususnya para wakil rakyat yang duduk di kursi DPR-RI.

Demi terciptanya keberhasilan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, ada beberapa pekerjaan besar yang harus dilakukan

Harus ada kerjasama dari seluruh stakeholders dalam impelementasi kebijakan desentralisasi pendidikan
Pemerataan SDM
pemrioritasan bantuan dana ke daerah miskin dan terpencil

rio

Rendahnya mutu SDM Indonesia ?

2008-04-30T22:32:00.000+07:00

Rendahnya mutu SDM Indonesia menjadi cermin rendahnya mutu pendidikan di Negara ini. Secara garis besar ada tiga penyebabnya, sebagai berikut.

Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional tidak konsiste
Penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik
Peran serta mayarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim

Ketiga hal di atas dapat terlihat secara jelas pada kenyataan yang sedang teradi saat ini, seperti kurang meratanya kesempatan belajar, tidak adanya kesesuaian antara program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja, pengelolaan yang belum efisien, tenaga pendidik dan kependidikan yang belum profesional, biaya pendidikan yang terbatas, kenakalan remaja, dan lain sebagainya.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, rendahnya mutu pendidikan disebabkan karena Indonesia belum mampu mengatasi tiga tantangan besar dunia pendidikan, yaitu krisis ekonomi, globalisasi, dan otonomi daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, sampai saat ini Indonesia masih bergulat dengan krisis ekonomi yang menimpa Negara kita sejak 10 tahun terakhir, sehingga kemampuan pemerintah menganggarkan minimum 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan belum terealisasi. Hal ini berdampak sangat luas terhadap dunia pendidikan, karena bukan saja kesejahteraan pendidik yang tidak terpenuhi, melainkan juga kemampuan penyediaan sarana dan prasaran pendidikan sangat terbatas.

Selanjutnya, terkait dengan globalisasi, Indonesia sepertinya belum mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. hal ini dapat telihat dari 2 indikator sekaligus yaitu indicator makro seperti pencapaian HDI (Human Development Index) dan indicator mikro seperti kemampuan membaca. Berdasarkan laporan UNDP pada Human Development Report 2005, Indonesia menduduki peringkat ke-110 dari 177 negara di dunia. Dalam hal kemampuan membaca, anak-anak Indonesia berada di posisi terbawah untuk kawasan Asia Tenggara, menurut laporan Vincent Greanery dalam Literacy Standards in Indonesia.

Melhat berbagai permasalahn di atas, penulis memberikan beberapa solusi untuk mengatasi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

1. Perlu adanya political will atau kemauan politik pemerintah Indonesia untuk bidang pendidikan. Hal ini adalah hal mendasar yang harus diperbaiki terlebih dahulu apabila kiya ingin memerbaiki kuailtas pendidikan kita. Political will pemerintah dapat dimulai dengan mengalokasikan anggaran 20 % APBN dan APBD untuk pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945, secara jelas pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, diperlukan juga konsistensi tinggi dari seluruh birokrat yang terlibat dalam jalur pendidikan

2. Setelah adanya political will dari pemerintah, maka pemerintah harus membuat kebijakan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut di antaranya:

· Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memeroleh pendidikan

· Meningkatkan kemampuan akdemik, professional, dan kesejahteraan tenaga pendidik

· Melakukan pembaruan kurikulum

· Memberdayakan lembaga pendiidkan dan meningkatkan partisipasi keluarga

· Melakukan pembaruan dan pemantapan sistem diknas

· Memberikan kewenangan kepada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan

saya ini 'hanya' seorang guru

2008-04-30T19:48:00.000+07:00

di tengah gempuran terhadap profesi pendidik, saya memilih untuk membaktikan hidup saya sebagai seorang guru. saya terpanggil untuk memajukan anak-anak indonesia ini. meskipun sering timbul perasaan bersalah, karena saya selalu terjebak untuk mendidik anak-anak berkantong tebal. saya tidak pernah memilih anak-anak mana yang akan saya didik. tapi keadaan memaksa saya melakukannya. saya manusia biasa. saya butuh dukungan finansial untuk mencukupi hidup saya. walaupun idealisme saya terus menggelegak untuk mendidik anak-anak yang menurut keadaan disebut 'kurang mampu'.

suatu hari nanti...mungkin....

di tengah pandangan negatif akan pilihan hidup saya ini, saya mencoba terus bertahan. bahkan saya memutuskan untuk terjun total dalam dunia ini. saya menekuni ilmu manajemen pendidikan, untuk menjawab sekian banyak keingintahuan saya akan dunia ini.

namun yang terjadi adalah....

tersentak nurani saya melihat kenyataan yang ada.
cenderung mengarah ke rasa kecewa yang mendalam.
ternyata dunia pendidikan yang saya pikir adalah dunia yang tergolong bersih dari intrik-intrik duniawi, justru merupakan benih kehancuran yang terjadi di indonesia ini.

bagaimana tidak?
institusi penghasil guru yang seharusnya mampu menghasilkan guru yang berkualitas dan berhati nurani bersih, justru merupakan sarang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
sekarang saya tahu kenapa KKN tumbuh subur di negeri tercinta ini.

saya tidak menunjuk kepada pihak-pihak tertentu. memang masih banyak guru berdedikasi tinggi di indonesia ini. seperti Ibu Muslimah dalam novel Laskar Pelangi.
sungguh saya merindukan sosok Ibu itu.

bagaimana murid-murid kita bisa jujur, apabila gurunya terbiasa mencontek?
tahukah anda, bapak-ibu guru, bahwa mencontek adalah akar dari korupsi?

saya juga bukanlah manusia setengah dewa. saya pun banyak melakukan kelalaian. namun alangkah indahnya apabila kita, orang-orang yang terpanggil untuk mendidik anak-anak bangsa ini, memiliki kemauan untuk maju. memiliki kemauan untuk terus belajar. terus membaca. membuka diri terhadap teknologi. bergairah terhadap diskusi. dan yang terpenting, memberikan hidup kita sebagai teladan untuk anak-anak kita.

sungguh saya rindu akan itu.......

HAL KEWAJIBAN GURU

2008-04-30T19:44:00.000+07:00

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 20 huruf d:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: (d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika

Pasal 35 ayat 1-3:

1.Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

1. Beban kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

HAL PERLINDUNGAN

2008-04-30T19:42:00.001+07:00

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 39 ayat 1-5:

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hokum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberi imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

HAL KESEJAHTERAAN GURU

2008-04-30T19:41:00.002+07:00

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 1 ayat 15:

Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 14 ayat 1

Dalam hal melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak

(a). memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial ,

(b). mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

(c). memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,

(d). memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi

(e). Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesional.

(g). memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas ,

Pasal 15 ayat 1

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;

Pasal 15 ayat 3

Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama

Pasal 40 ayat 1 dan 2:

(1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 93, ayat 1

Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Pasal 93, ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

a. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

b. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.

c. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;

d. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang melaksanakan kewajiban terhadap negara;

e. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah yang diperintahkan agamanya;

f. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

g. Pekerja/buruh berhak melaksanakan hak istirahat;

h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/buruh atas persetujuan pengusaha; dan

i. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Pasal 93, ayat 3

upah yang dibayar kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut:

a. Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;

b. Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;

c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan

d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

II. HAL KETERLIBATAN GURU DALAM SEKOLAH

2008-04-30T19:41:00.001+07:00

UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 4 ayat 1

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 51 ayat 1

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Yang dimaksud manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru, dibantu komite sekolah.

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 7 ayat 2

Pemberdayaan profesi guru atau dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilaikeagamaan, nilai cultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Pasal 14 ayat 1 (i)

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan

PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 49

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

HAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2008-04-30T19:40:00.000+07:00

UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 65 ayat 1

Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 65 ayat 3

Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga Negara Indonesia

UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 1 ayat 5:

Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan

Lanjutan Bab 2

2008-04-30T19:35:00.000+07:00

• Selain perpus diknas, tempat yang dapat anda kunjungi adalah gramedia matraman (terbesar di Asia Tenggara loh! J), dan tentunya pasar kwitang. Tak ketinggalan tempat-tempat fotokopi di kantin UNJ karena terkadang ada buku-buku sisa fotokopian yang tidak diambil pemiliknya. Dapat anda beli dengan harga murah, cukup memberikan senyum yang manis! J

Bab 2

2008-04-30T19:34:00.000+07:00

• Bab ini adalah bab yang paling membutuhkan kerja keras, karena anda harus mencari landasan teori dari kedua variabel yang anda gunakan.

• Ketentuannya adalah sebagai berikut. Minimal 3 teori dari buku asing, 1 teori dari buku indonesia, 1 teori dari internet.

• Ada beberapa pembimbing yang meminta tahun penerbitan tidak terlalu tua, minimal tahun 1990an, lebih bagus lagi tahun 2000an.

• Alternatif tempat mencari teori-teori tersebut, selain dari perpus UNJ yang kebetulan buku-bukunya terbitan tahun yang lampau, anda bisa mengunjungi perpus diknas (sebelah ratu plaza,sudirman). Buka hari senin-jumat jam 9pagi-8malam, serta hari sabtu jam 9pagi-2siang. Pengalaman saya, buku-buku di sana sebagian besar buku terbitan tahun 2000an, banyak literatur asing, banyak kliping artikel pendidikan, jurnal-jurnal pendidikan, hotspot, dan tempatnya nyaman sehingga bisa konsentrasi menulis thesis. Kalau anda beruntung,bisa bertemu Prof. Hasan, karena beliau lumayan sering membaca-baca di sana J

PERUMUSAN MASALAH

2008-04-30T19:31:00.000+07:00

Berdasarkan judul yang saya contohkan sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan

masalahnya sebagai berikut:

“ bagaimanakah disiplin kerja dapat meningkatkan produktivitas pegawai di PT telkom Bandung?”

Rumusan permasalahan di atas dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimanakah disiplin kerja di PT telkom, Bandung?

2. Bagaimanakah disiplin kerja dapat meningkatkan produktivitas pegawai di PT

Telkom, Bandung?

3. bagaimanakah produktivitas pegawai di PT telkom Bandung?

Identifikasi dan pembatasan masalah

2008-04-30T19:28:00.002+07:00

• Identifikasi masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari latar belakang yang telah anda uraikan sebelumnya. Bisa terdiri dari 5 pertanyaan atau lebih

• Pembatasan masalah dapat diawali dengan kalimat: ‘karena terlalu luasnya lingkup penelitian, maka penulis membatasi penelitian hanya pada disiplin kerja dalam rangka peningkatan produktivitas pegawai di PT Telkom, Bandung’

• Dapat juga menggunakan kalimat lain yang pada intinya adalah membatasi penelitian anda.

BAB I (latar belakang)

2008-04-30T19:28:00.001+07:00

• Uraikan latar belakang permasalahan anda. Serta jabarkan kenapa anda memilih lokasi penelitian yang anda gunakan, sebutkan keunikan lokasi tersebut.

• Misalnya anda ingin meneliti rumusan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya (disiplin kerja dalam rangka peningkatan produktivitas pegawai PT Telkom, Bandung), maka anda perlu menjelaskan hal-hal apa yang unik dari PT Telkom Bandung sehingga anda tertarik meneliti di sana. Misalnya, ada data dari internet atau surat kabar yang menyebutkan bahwa tingkat disiplin pegawai di sana sangat rendah. Maka hal tersebut HARUS anda cantumkan pada latar belakang.

DAFTAR ISI PROPOSAL PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF

2008-04-30T19:26:00.000+07:00

• LEMBAR PERSETUJUAN

• DAFTAR ISI

• BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi Masalah

C. Pembatasan Masalah

D. Perumusan Masalah

E. Kegunaan Penelitian

• BAB II. ACUAN TEORITIK

A. Disiplin Kerja

B. Produktivitas Pegawai

C. Disiplin Kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas pegawai

• BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

B. Tempat dan Waktu Penelitian

C. Metode Penelitian

D. Unit Analisis

E. Instrumen Penelitian

F. Teknik Pengumpulan Data

G. Teknik Analisis Data

• DAFTAR PUSTAKA .

MENGAJUKAN PROPOSAL PENELITIAN

2008-04-30T19:24:00.000+07:00

• Setelah rumusan masalah disetujui, jangan buang waktu lagi! Segeralah menulis, setidaknya Bab I terlebih dahulu. Ada beberapa pembimbing yang meminta per bab, namun ada juga yang meminta langsung 3 bab. Kita ikuti saja aturan permainan yang ada.

• Aturan penulisan dapat dilihat pada buku panduan penulisan thesis dan disertasi hal 49-52.

• Secara singkat akan saya coba jabarkan di sini.

- Kertas kuarto (letter) berat 80 gr.

- Huruf Arial 12

- spasi 2

- margin: 4 cm (atas), 4 cm (kiri), 3 cm (kanan), 3 cm

(bawah)

- Nomor halaman di kanan atas, kecuali untuk bab baru

terletak di bawah.

MENGAJUKAN RUMUSAN MASALAH

2008-04-30T19:23:00.001+07:00

• Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya “Bagaimanakah…..?”

• Misalnya: Bagaimanakah disiplin kerja dapat meningkatkan produktivitas pegawai di UNJ?

• Untuk lebih jelasnya dapat membuka website Prof.Dr. I Made Putrawan: putrawan.com (tanpa www.)

• Yang terpenting adalah menentukan variabel yang akan kita pakai. Beberapa contoh variabel dapat dilihat pada thesis-thesis terdahulu yang ada di Perpustakaan Pascasarjana UNJ. Sekian ratus variabel yang ada dalam thesis terdahulu, dapat kita kombinasikan satu sama lain.

• Sekali lagi, KESABARAN sangat diperlukan di sini, karena belum tentu rumusan masalah yang kita ajukan lagsung diterima pembimbing. Yang terpenting adalah JANGAN MENYERAH!!! Coba terus masukkan rumusan masalah ke pembimbing (tentunya setelah kita benar-benar memahami variabel yang kita ajukan)

MENENTUKAN PEMBIMBING

2008-04-30T19:21:00.000+07:00

• Dalam hal ini, pembimbing ditentukan dari Prodi masing-masing.

• Mahasiswa diperkenankan mengganti pembimbing apabila ada kejadian luar biasa, seperti pembimbing meninggal atau berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk ditemui.

• Form penggantian pembimbing dapat dilihat di meja Bu Nanar. Setelah ditandatangi Ketua Prodi, form tersebut diserahkan ke Direktur.

• Apabila mengganti pembimbing, ada baiknya melihat ketersediaan waktu pembimbing untuk melakukan konsultasi. Bagaimanapun juga tatap muka sangat diperlukan dalam kelancaran proses bimbingan.

• Apabila pembimbing 1 tidak mau ditemui, kunjungi pembimbing 2, namun apabila pembimbing 2 juga tidak mau ditemui….apa boleh buat? SABAR adalah kunci utama! Titipkan saja naskah kita melalui asistennya. Setelah beberapa hari (atau beberapa minggu), biasanya naskah sudah dapat diambil dengan beberapa catatan dari pembimbing.

• Buat janji terlebih dahulu dengan pembimbing atau asistennya sebelum melakukan konsultasi

BAGAIMANAKAH MEMBUAT PROPOSAL THESIS KUALITATIF? (PART 1...)

2008-04-30T19:18:00.000+07:00

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui

sebelumkita lulus dari Pascasarjana UNJ

tercinta ini J :

•Menentukan pembimbing

•Mengajukan rumusan masalah

•Mengajukan proposal penelitian (Bab 1-3)

•Seminar proposal

•Mengajukan perbaikan proposal

•Ujian komprehensif

•Ujian sumatif

•Mengajukan perbaikan thesis

•WISUDA!!!!!

DESAIN-DESAIN EVALUASI

2008-04-30T19:11:00.000+07:00

Pengertian desain evaluasi adalah suatu kondisi dan prosedur yang diciptakan oleh evaluator untuk mengumpulkan data. Kebanyakan pendidik ketika mendengar istilah “evaluasi” akan langsung mengarah kepada desain penelitian yang sudah umum seperti desain pre test dan desain post test. Padahal istilah evaluasi harusnya dimaknai dalam konteks yang lebih besar.

Evaluator pendidikan biasanya mendasarkan pekerjaan mereka terhadap bukti, bukan sekedar intuisi belaka. Bukti-bukti yang digunakan dalam evaluasi sangat bervariasi, contohnya: kinerja murid, tes, pengamatan pada tingkah laku murid,dll.

Kerangka kerja yang digunakan evaluator sangat beragam, namun meskipun kerangka kerja tersebut sangat berguna bagi evaluator dalam mengambil keputusan, namun tetap dibutuhkan suatu desain evaluasi untuk membantu evaluator bagaimana caranya pengambilan keputusan yang tepat.

DESAIN DENGAN FOKUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Meskipun banyak desain dalam evaluasi, yang terpenting adalah bagaimana suatu keputusan diambil dari paparan data yang ada. Kenyataan yang sering terjadi, evaluator terlalu disibukkan mencari desain evaluasi yang terbaik sehingga terkadang mereka justru melupakan ”data” yang merupakan hal utama dalam evaluasi.

Evaluator harus selektif dalam mengambil keputusan, mereka harus selalu mengajukan pertanyaan:

Lalu selanjutnya apa?
Apakah dengan adanya data ini, akan membawa perubahan?

Apabila pertanyaan-pertanyaan di atas memiliki beragam jawaban, maka evaluator perlu memilih desain evaluasi yang paling cocok.

DESAIN YANG BERASAL DARI TEORI DI BUKU VS DESAIN UNTUK DUNIA NYATA

Sebelum membahas mengenai teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data, kita harus mampu melapangkan dada terlebih dahulu akan kenyataan yang ada tentang evaluasi.

Evaluasi adalah suatu dunia yang terkadang tidak selalu seindah dalam teori. Evaluator jangan selalu mengharapkan bahwa setelah proses evaluasi yang dilakukan olehnya maka akan membawa dampak positif seperti: (1) akan disambut dengan antusias, (2) akan membuat perbedaan nyata dalam program- program pendidikan selanjutnya. Evaluator yang demikian biasanya akan sangat kaget apabila kenyataan yang ada tidak seindah harapan. Jadi hal penting yang harus dimiliki oleh setiap evaluator adalah kemampuan mengantisipasi keadaan apabila tidak berjalan sesuai dengan teori di buku-buku.

ALASAN-ALASAN YANG MENDASARI DILAKSANAKANNYA EVALUASI PENDIDIKAN

Penulis mempercayai bahwa evaluasi yang paling mendidik berasal dari keinginan dari dalam untuk memperbaiki kualitas bidang pendidikan. Sebagai contoh: kita akan mengevaluasi suatu pengajaran dan memperbaikinya setelah pengajaran itu berakhir. Selain itu juga kita dapat mengevaluasi mutu pendidikan agar dapat memperbaiki pendidikan itu sendiri atau justru melakukan perbaikan-perbaikan yang dirasa perlu.

Pada kenyataannya, banyak negara atau negara bagian yang mengumpulkan dana untuk program pendidikan, membutuhkan evaluasi akan program tersebut, karena apabila tidak dievaluasi, maka dana untuk program berikutnya tidak akan turun. Oleh karena itu banyak pendidik melakukan evaluasi pendidikan bukan karena kemauan mereka, tapi mereka terpaksa melakukan evaluasi agar mendapatkan uang extra yang disebut-sebut menjadi persyaratan evaluasi. Untuk para pendidik ini, evaluasi adalah sebagai kegiatan ritual yang harus mereka lakukan.

Evaluasi juga terkadang dijadikan tameng. Apabila suatu program sekolah mendapat kritikan, maka pihak sekolah akan mengatakan ’Program ini sedang dievaluasi.’

Terkadang evauasi pendidikan dilakukan hanya karena mengikuti trend, sehingga para evaluator yang melakukan evaluasi akan dianggap lebih berpendidikan dan bermartabat.

Evaluasi terkadang digunakan sebagai cara untuk menyingkirkan staf administrasi atau pengajar yang tidak terampil atau mungkin tidak dapat bekerjasama.

Dari beberapa alasan di atas, seorang calon evaluator harus belajar untuk benar-benar memahami motif apa yang ada di balik suatu evaluasi. Hal ini penting karena pengenalan akan alasan utama pelaksanaan evaluasi maupun ’alasan lain di belakangnya’ akan sangat mempengaruhi desain evaluasi yang akan dilakukan, bahkan bisa mempengaruhi apakah evaluasi tersebut tetap dilanjutkan atau tidak.

MENABUR BENIH, MENSTERILKAN TANAH, DAN MEMUPUK

Ada suatu perumpamaan tentang menabur benih yang jatuh diatas batu, dimana mereka tidak tumbuh dengan baik. Begitu juga para pemula pengevaluasi terkadang berasumsi bahwa usaha mereka pasti akan berhasil, seperti halnya benih yang ditabur di atas padang rumput yang subur, dan berbunga begitu merekah. Hal ini sebagai pembenaran akan perubahan bentuk pada usaha keras pendidikan. Akan tetapi evaluasi pada dunia nyata bahwa lebih sering menjadi tumpukan batu kerikil dari pada menjadi padang rumput yang subur, hal ini karena para pendidik tidak menaruh perhatian pada hasil evaluasi pendidikan, mereka hanya memikirkan apa yang baik dan buruk tentang program mereka, dan menganggap bukti dari evaluasi tidaklah penting.

Terkadang ada beberapa orang yang dapat dikategorikan malas dan tidak memiliki kemauan untuk memperluas dan memperbaiki teknik mengajarnya. Orang-orang semacam ini terkadang sulit ditangani karena apapun hasil dari evaluasi yang dilakukan, mereka tetap menganggap cara mereka lah yang terbaik dan tidak memedulikan bukti dari evaluasi tersebut.

Menghadapi keadaan yang demikian, para evaluator harus mampu merancang desain evaluasi sedemikian rupa sehingga lepas dari cacat yang mungkin digunakan orang-orang tersebut untuk melawan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Namun bagaimanapun mulusnya suatu desain, akan tetap terjadi pertentangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan hasil tersebut, maka jalan keluar yang kedua adalah melakukan teknik pendekatan sosial untuk menjembatani pertentangan yang terjadi. Seorang evaluator juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan proses pendekatan yang baik kepada pihak-pihak yang akan dievaluasi.

FAKTOR-FAKTOR YANG MELEMAHKAN SUATU BENTUK EVALUASI

Seorang evaluator harus berhati-hati dengan faktor-faktor yang yang mungkin menyebabkan kecacatan pada desain evaluasi sehingga interpretasi data menjadi sulit dilakukan. Faktor-faktor ini dijabarkan oleh Campbell dan Stanley dalam pembahasan mereka mengenai desain penelitian eksperimental. Mereka menyebutkan 8 variabel yang mungkin menyebabkan interpretasi terhadap data sulit dilakukan. Kedelapan variabel itu adalah:

1. SEJARAH

Ketika suatu program dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan dalam jangka waktu tersebut ada program lain yang juga dilaksanakan, maka hal ini akan menyebabkan hasil akhir yang menjadi tidak jelas. Sebagai contoh: program spesial remedial sedang dilaksanakan di sebuah SD, sementara pada saat yang bersamaan, stasiun TV pendidikan lokal menayangkan program pelajaran matematika SD. Ketika pada akhirnya dari hasil evaluasi menunjukkan ada peningkatan nilai matematika pada anak SD, tidak jelas apakah disebabkan oleh remedial atau oleh program TV.

2. KEDEWASAAN.

Pada saat sebuah perlakuan sedang dalam proses, mungkin tejadi pertumbuhan alami pada murid yang diteliti, baik secara biologis, psikologis, maupun sosiologis. Pertumbuhan ini akan menyebabkan hasil evaluasi menjadi tidak jelas. Contohnya: hasil akhir tes membaca murid-murid kelas 1 pada akhir tahun pelajaran meningkat. Namun peningkatan ini tidak jelas apakah disebabkan oleh pembelajaran yang mereka terima, atau karena mereka berusia 9 bulan lebih tua?

3. UJIAN.

Siswa yang sudah 2 kali mengikuti tes, seperti dalam desain pretes-posttes, biasanya akan lebih ‘ahli’ pada saat posttes. Hal ini membingungkan. Apakah siswa tersebut menjadi ‘ahli’ karena memang diberi perlakuan, atau karena memang dia sudah pernah mengikuti tes yang hampir mirip pada saat pretes?

4. INSTRUMENTASI.

Jika alat ukur diganti selama proses evaluasi, maka perubahan yang terjadi pada murid terkadang dikatkan dengan perubahan alat ukur tersebut, bukan karena fenomena pendidikan yang sedang dievaluasi. Contohnya: ketika 2 jenis tes digunakan untuk melakukan evaluasi, di mana pretes lebih sulit dibandingkan posttes, maka ketika terkadi peningkatan hasil siswa pada posttes, lebih sering dikaitkan dengan masalah sulit-mudah ini, bukan karena adanya program yang diberikan.

5. KETIDAKSTABILAN.

Ketika pengukuran yang digunakan dalam evaluasi tidak terlalu stabil, maka hasil akhir yang didapatkan juga menjadi tidak jelas.

6. SELEKSI.

Dalam suatu evaluasi, hasil akhir biasanya menjadi tidak jelas apabila individu yang dimasukkan dalam kelompok penelitian memiliki perbedaan yang sangat besar. Sebagai contoh: sekelompok siswa yang rajin belajar dan bermotivasi tinggi diberi perlakuan X, sementara perlakuan Y diberikan kepada sekelompok siswa yang malas, maka seolah-oleh perlakuan X akan lebih efektif daripada perlakuan Y.

7. MORTALITAS.

Ketika dua atau lebih kelompok digunakan dalam penelitian, dan salah satu atau beberapa individu keluar dari kelompok, maka hasil evaluasi menjadi tidak jelas. Contohnya: 2 kelompok yang diberi perlakuan sedang diteliti mengenai pendapat mengenai sekolah. Dalam penelitian, seorang atau beberapa siswa dari salah satu kelompok, pindah ke sekolah lain, sementara siswa-siswa ini merupakan siswa yang memiliki pandangan positif terhadap sekolah. Karena kehilangan siswa ini, maka kelompok yang lain seolah-oleh terlihat lebih baik daripada kelompok yang ditinggalkan.

8. STATISTIK REGRESI.

Ketika siswa yang dipakai dalam evaluasi adalah siswa-siswa dengan skor yang terletak jauh dari keseimbangan standar deviasi statistik nilai (terlalu tinggi atau lebih seringnya memiliki skor yang terlalu rendah), maka ketika ada peningkatan nilai terhadap siswa yang diteliti ini, seolah-oleh karena adanya suatu perlakuan tertentu.

STRATEGI-STRATEGI UMUM UNTUK MEMPERKUAT DESAIN EVALUASI

Terdapat dua teknik yang digunakan dalam desain evaluasi untuk menghindari kedelapan variabel di atas. Teknik tersebut adalah penggunaan kelompok kontrol atau kelompok perbandingan, sedangkan teknik yang kedua adalah pemberian perlakuan secara acak kepada subyek yang diteliti (randomisasi).

KELOMPOK KONTROL DAN KELOMPOK PERBANDINGAN

Selama beberapa dekade, peneliti-peneliti dalam bidang lmu perilaku melakukan penelitian dengan menilai perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok yang diberi perlakuan.

Dengan menggunakan kelompok kontrol ini, peneliti bisa menghindari kedelapan variabel yang mungkin akan menyebabkan kebingungan pada saat interpretasi data. Sebagai contoh, ketika sejarah atau perubahan alat ukur mengacaukan interpretasi data, maka dengan menggunakan kelompok kontrol, peneliti bisa mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor tersebut.

Namun meskipun peneliti ini mampu mengidentifikasi pengaruh pemberian perlakuan pada kelompok, namun biasanya hal ini akan dihindari oleh evaluator pendidikan, karena tujuan dari evaluasi pendidikan adalah mengetahui program apa yang paling efektif. Maka ketika evaluator pendidikan akan melakukan penelitian tentang efektivitas suatu pogram, maka sebaiknya jangan menggunakan kelompok yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan, namun bagaimana caranya menggunakan kelompok perbandingan yang menggunakan alternatif perlakuan yang mungkin diterapkan. Michael Criven memberikan contoh, ketika evaluator ingin meneliti mengenai program pembelajaran berdana rendah, maka sebaiknya membandingkan antara 2 kelompok siswa, yang satu memakai program berdana rendah, yang satu lagi menggunakan program berdana tinggi. Maka akan terlihat hasilnya, di mana hasilnya biasanya siswa dari kelompok program berdana rendah akan sama baiknya, atau justru lebih baik dari kelompok siswa berdana tinggi.

Meskipun demikian, akan selalu ada keadaan di mana penggunaan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan tetap diperlukan.

RANDOMISASI

Dalam menarik kesimpulan dari penggunaan kelompok perbandingan yang secara umum sejajar, teknik terbaik yang digunakan adalah memilih subyek secara acak. Sebagai contoh: ketika kita ingin membandingkan tiga program fisika kepada siswa, maka cara terbaik memilih siswa yang akan digunakan sebagai subyek adalah dipilih secara acak.

Pengacakan adalah cara yang paling baik untuk menjamin bahwa setiap kelompok memiliki keseimbangan.

Particularistic Ploys (Trik-trik lain yang mungkin dilakukan oleh evaluator)

Selain kedua teknik umum yang telah dijabarkan di atas, ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan oleh evaluator untuk menginterpretasikan data. Yang harus terus diingat adalah bahwa tujuan dari evaluasi adalah untuk mengumpulkan data sehingga dapat memberikan interpretasi yang berguna mengenai suatu fenomena pendidikan. Dalam pelaksanaannya, masih dimungkinkan pengambilan interpretasi data yang masuk akal meskipun tanpa penggunaan kedua teknik di atas.

Sebagai contoh: evaluator bisa saja menggunakan periode waktu penelitian yang pendek sehingga variabel sejarah dan pematangan dapat dihindari. Atau untuk menghindari variabel statistik regresi, maka subyek penelitian diambil dari nilai tengah distribusi statistik.

Inti utamanya adalah, setiap evaluator pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mencari trik-trik yang tepat untuk digunakan, tidak mesti tergantung dari kedua teknik umum di atas.

Adversary Evaluation Design

Untuk menggambarkan tipe pengambilan data yang paling inovatif, evaluator biasanya menggunakan desain yang disebut desain evaluasi lawan (adversary evaluation desain). Desain ini terinspirasi dari acara debat politik, di mana ada pihak yang ’di atas angin’ dan ada pihak yang ’kalah’.

Para ahli yang mendukung teori ini mengatakan bahwa, apabila ada 2 kelompok yang akan dievaluasi, kelompok yang satu berada dalam situasi konflik, maka kelompok yang lain yang berada pada situasi non-konflik akan memberikan hasil yang lebih baik.

Desain ini dipakai untuk menginterpretasikan data dari 2 orang evaluator. Misalnya dalam hal membandingkan program x dan program Y. Data yang diperoleh kedua evaluator mungkin sama, tapi hasil interpretasi datanya mungkin bebeda, tergantung kondisi yang dialami evaluator pada saat melakukan evaluasi.

BEBERAPA ALTERNATIF DALAM DESAIN EVALUASI

Setelah membahas teknik inovatif di atas, sekarang kita kembali kepada desain yang umum. Ada beberapa desain evaluasi yang umum digunakan, masing-masing harus disesuaikan dengan keadaan. Ada yang memungkinkan untuk dilakukan pengacakan, ada yang tidak. Ada juga yang memungkinkan penggunaan kelompok kontrol, namun ada juga yang tidak. Secara singkat, beberapa desain yang akan diungkapkan di sini harus dipahami oleh para evaluator.

Penjelasan mengenai desain ini, diadopsi dari penjelasan Campbell dan Stanley, pada penelitian mereka yang berfokus pada teknik pengajaran. Mereka menyarankan, sebuah desain harus relevan dengan tujuan dari evaluasi itu sendiri. Jadi desain-desain yang akan dibahas ini adalah desain yang mengacu kepada pendapat kedua ahli di atas. Mereka juga memberikan lambang-lambang simbolis untuk menjelaskan desain-desain evaluasi:

R = Random assignment (pemberian tugas secara acak)

T = Treatment (pemberian perlakuan)

M= Measurement (pengukuran)

1. The One-Shot Case Study (Desain yang terdiri dari satu studi kasus)

Walaupun beberapa penulis menetapkan The One-Shot Case Study sulit digunakan untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan, namun ada beberapa keadaan di mana desain ini mungkin digunakan oleh evaluator. Desain ini memiliki beberapa kelemahan ketika menerapkannya. Yang terutama adalah karena kemungkinan beberapa dari kedelapan variabel, seperti sejarah, pematangan, seleksi, dan mortality, mungkin masuk untuk mengacaukan interpretasi data.

Skema dari desain ini terlihat seperti berikut:

T M

_{One – Shot Case Study}

Desain ini hanya mengukur apa yang terjadi pada siswa setelah diberi perlakuan, karenanya subyek yang dilibatkan hanya satu atau dua saja, sehingga hasilnya tidak bisa digunakan untuk mewakili kelompok.

2. The One-Group Pretest-Posttest Design (desain yang menggunakan pretes-posttes pada satu kelompok)

Desain lain yang mungkin memberikan hasil yang lemah adalah The One-Group Pretest-Posttest. Design ini terdiri dari Pretest dan Posttest , yang di antaranya diberi sedikit perlakuan. Secara umum desainnya seperti ini:

M T M

_{One-Group Pretest-Posttest Design}

Tehnik ini memiliki banyak kelemahan, karena variabel seperti sejarah, pematangan, testing, dan instrumentasi mungkin masuk untuk mengacaukan hasil interpretasi data. Selain itu, karena tidak ada pembanding, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa hasil yang didapat adalah yang paling benar.

Untuk menghindari kehadiran variabel yang tidak diinginkan, maka desain ini dapat dimodifikasi oleh evaluator. Misalnya untuk menghindari variabel sejarah dan pematangan, maka jangka waktu penelitian dibuat pendek. Untuk menghindari variabel instrumentasi, maka pretes dan posttes yang digunakan berasal dari jenis tes yang sama.

3. Desain kontrol grup non-ekivalen

Desain ini membutuhkan 2 atau lebih dari 2 kelompok, semuanya melalui tahapan pre-test, pemberian perlakuan, lalu dilanjutkan dengan post-test. 1 kelompok dipisahkan sebagai kelompok kontrol, sehingga tidak diberi perlakuan. Secara umum desainnya akan sebagai berikut:

Grup 1 : M → T → M

Grup 2 : M M

Dalam pendidikan, evaluator selalu terlibat dalam analisis perbandingan (komparatif), maka desainnya biasanya akan berbetuk seperti di bawah ini:

Grup 1 : M → T₁ → M Grup 1 : M → T₁ → M

Grup 2 : M → T₂ → M Grup 2 : M → T₂ → M

Grup 3 : M → T₃ → M Grup 3 : M M

Dalam desain di sebelah kiri, 3 perlakuan dibandingkan satu sama lain, sementara dalam desain yang ada di sebelah kanan, 2 perlakuan dibandingkan satu sama lain dan juga dibandingkan dengan grup kontrol.

Desain ini dapat diterapkan pada keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan antar grup secara acak (randomisasi). Sehingga, semakin mirip hasil yang didapat dari perbandingan antar grup, maka interpretasi data melalui desain ini akan semakin akurat dan mudah dilakukan.

Kekurangan dari desain ini adalah apabila individu yang dilibatkan dalam kelompok, memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Misalnya satu grup terdiri dari sekelompok siswa yang rajin dan semangat belajar, sementara kelompok yang lain terdiri dari siswa yang malas. Maka perbandingan antar kelompok ini (yang dilihat dari hasil pre-test dan post-test) akan memberikan penafsiran yang salah. Apabila terjadi kasus seperti ini, maka kita bisa mengeliminasi pelajar-pelajar yang terlalu ’aneh’ untuk diikutkan dalam post-test. Sebagai contoh, kita ingin membandingkan 2 prosedur instruksional menggunakan 2 kelompok siswa yang kita percaya bisa dibandingkan. Ternyata setelah hasil pre-test, kita menemukan 15 siswa yang memiliki skor sangat tinggi dan 7 siswa yang memiliki nilai sangat rendah. Dalam hal ini, perlakuan tetap bisa diberikan untuk semua murid dan dilanjutkan dengan post-test, tapi hasil 22 orang siswa tersebut jangan ikut dianalisa. Akan lebih baik lagi apabila kita bisa menggabungkan data lain yang relevan dengan dengan data post-test, contohnya data rata-rata test sebelumnya atau rata-rata tes masuk sekolah, kemudian dicocokkan dengan hasil perbandingan kedua grup tersebut.

Sebagian besar evaluator percaya bahwa faktor yang paling mempengaruhi dalam desain yang tidak acak adalah perbedaan antara siswa yang dilibatkan.

4. Desain kontrol grup menggunakan pre-test dan post-test

Desain ini tepat digunakan apabila keadaan acak dimungkinkan. Secara umum desainnya adalah:

Grup 1 : R M → T → M

Grup 2 : R M M

Desain ini bisa divariasikan menggunakan beberapa perlakuan. Penggunaan kontrol grup mungkin digunakan, bisa juga tidak. Kelemahan dari desain ini adalah apabila pretes yang digunakan mempengaruhi respon subyek terhadap perlakuan yang diberikan.

5. Desain menggunakan kontrol grup dengan penggunaan post-tes

Desain ini diterapkan apabila keadaan acak dimungkinkan secara umum desainnya adalah sebagai berikut:

Grup 1 : R T M

Grup 2 : R M

Desain ini hampir sama dengan desain no.4, hanya saja pada desain ini tidak digunakan pretes. Pengacakan subyek ke dalam kelompok akan membuat kelompok menjadi seimbang. Karena evaluator pendidikan biasanya ingin membandingkan 2 atau lebih perlakuan, maka desainnya dapat menajdi seperti ini:

Grup 1 : R T₁ M

Grup 2 : R T₂ M

Grup 3 : R M

Tidak seperti desain multigrup sebelumnya, pada desain ini, penggunaan grup kontrol mutlak dilakukan.

6. The Interrupted Time-Series Design

Desain yang terakhir dijabarkan adalah desain ini, yang memiliki perbedaan dengan desain-desain sebelumnya. Secara umum desainnya adalah sebagai berikut:

M₁ → M₂ → M₃ → T → M₄ → M₅

Dalam desain ini, beberapa pengukuran diberikan sebelum dan sesudah perlakuan. Semakin banyak pengukuran yang dilakuakn akan semakin baik. Analisis data statistik menggunakan model ini agak sedikit rumit, namun data yang dihasilkan dari desain ini lebih dapat diandalkan. Desain ini juga menyajikan pengaruh dari program pendidikan yang diterapkan dalam jangka waktu tertentu, jadi bisa dilihat pengaruhnya dari masa ke masa. Desain ini juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap program yang mmang direncanakan tidak memiliki grup perbandingan.

Dalam beberapa kondisi, desain ini bisa dimodifikasi menjadi 2 atau lebih grup, bahkan randomisasi bisa diterapkan pada desain ini.

KESIMPULAN

Selain desain-desain yang sudah diabarakan di sini, masih ada beberapa desain yang lain yang diungkapkan oleh ahli-ahli evaluasi pendidikan lainnya. Yang terpenting adalah, tahap pemilihan desain, tanpa evaluator melupakan data penelitian. Selain itu, evaluator juga perlu memahami keadaan untuk dapat menerapkan desain yang terbaik. Terkadang ada situasi yang memungkinkan untuk menerapkan beberapa desain, namun ada juga situasi yang hanya cocok untuk 1 jenis desain saja. Sekali lagi pemahaman evaluator akan situasi sangat diperlukan.

DIBUTUHKAN: SEBUAH KERANGKA TEORITIS

2008-04-30T19:08:00.000+07:00

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pendidik, mereka harus memiliki dasar empiris yang kuat untuk mendukung profesi mereka sebagai pengajar. Kenyataan yang ada, kurikulum yang selama ini diajarkan di sekolah menengah kurang mampu mempersiapkan siswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemudian kurangnya pemahaman akan pentingnya relevansi pendidikan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan budaya, serta bagaimana bentuk pengajaran untuk siswa dengan beragam kemampuan intelektual.

Jerome S. Bruner, seorang peneliti terkemuka, memberikan beberapa gambaran tentang perlunya teori pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas, serta beberapa contoh praktis untuk dapat menjadi bekal persiapan profesionalitas para guru.

DIBUTUHKAN: SEBUAH TEORI PEMBELAJARAN

Berdasarkan penelitian selama beberapa tahun terakhir, cukup jelas bagi saya ( Jerome S.Bruner), bahwa dari segi psikologis dan dari desain kurikulum itu sendiri, sangatlah minim dibahas tentang teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang sudah ada selama ini, hanya terfokus pada kepentingan teoritis semata. Sebagai contoh, pada saat membahas tentang teori perkembangan, seorang anak tidak diajarkan pengaruhnya terhadap tantangan sosial dan bagaimana pengalaman nyata yang nantinya akan dialami anak ketika berada di masyarakat. Masih banyak contoh-contoh lain, bagaimana sebuah teori pembelajaran tidak menyentuh aspek sosial dari murud, dan hal ini merupakan bentuk pembodohan secara intelektual dan tidak memiliki tangungjawab moral.

Dari permasalahan di atas, kita menyadari bahwa, sebuah teori pembelajaran sebaiknya juga menyangkut suatu praktek untuk membimbing seseorang bagaimana caranya ia memperoleh pengetahuan dan keterampilan, pandangan hidup, serta pengetahuan akan kebudayaan masyarakat sekitarnya. Akan hal itu, mari kita susun beberapa teorema yang memungkinkan, yang mungkin akan membawa kita kepada sebuah teori pembelajaran yang baik.

ELEMENT-ELEMENT DARI SEBUAH TEORI

Apa yang dimaksud dengan teori pembelajaran? Saya akan mencoba menguraikan beberapa teorema untuk memisahkan apa yang kita maksud dengan teori pembelajaran dari teori-teori yang sudah ada selama ini. Hal pertama yang akan saya sampaikan bahwa nature dari teori pembelajaran adalah prescriptive, bukan deskriptif. Teori tersebut memiliki tujuan untuk menghasilkan akhir yang luar biasa dan proses menghasilkannya melalui cara yang kita sebut optimal. Itu bukan sebuah deskripsi tentang apa yang terjadi saat proses belajar terjadi-itu adalah sesuatu yang normatif, yang memberikan sesuatu yang mengena pada dirimu, dan pada akhirnya, harus memberikan suatu catatan mengenai dirimu pada saat kamu memberikan pembelajaran di dalam kelas. Namun faktanya, banyak orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan berasumsi bahwa mereka dapat mengandalkan jenis-jenis teori yang lain selain teori pembelajaran. Sebagai contoh, saya menemukan bahwa ketergantungan para pendidik terhadap teori belajar sangat besar, padahal yang menjadi masalah adalah teori belajar bukan teoeri pembelajaran. Teori belajar adalah teori yang mendeskripsikan apa yang sedang terjadi saat proses belajar berlangsung dan kapan proses belajar tersebut berlangung.

Tidak ada batasan yang jelas, bagaimana seseorang yang mengandalkan teori belajar dapat mengambil intisari yang tepat yang akan membimbing dia pada saat menyusun kurikulum. Ketika saya mengatakan bahwa teori pembelajaran itu prescriptive, yang saya maksud adalah suatu yang ada sebelum adanya fakta. Itu adalah sesuatu yang ada sebelum proses belajar terjadi, bukan ketika, dan bukan setelahnya.

Teori pembelajaran harus mampu menghubungkan antara hal yang ada sekarang dengan bagaimana menghasilkan hal tersebut. Teori belajar menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi, namun teori pembelajaran ’hanya’ membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut.

Ada 4 hal yang terkait dengan teori pembelajaran:

1. teori pembelajaran harus memperhatikan bahwa terdapat banyak kecenderungan cara belajar siswa, dan kecenderungan ini sudah dimiliki siswa jauh sebelum ia masuk ke sekolah.

2. teori ini juga terkait dengan adanya struktur pengetahuan. Ada 3 hal yang terkait dengan struktur pengetahuan:

a. struktur pengetahuan harus mampu menyederhanakan suatu informasi yang sangat luas

b. struktur tersebut harus mampu membawa siswa kepada hal-hal yang baru, melebihi informasi yang anda jelaskan

c. struktur pengetahuan harus mampu meluaskan cakrawala berpikir siswa, mengkombinasikannya dengan ilmu-ilmu lain.

3. teori pembelajaran juga terkait dengan hubungan yang optimal. Seorang guru harus mampu mencari hubungan yang mudah tentang sesuatu yang akan diajarkan agar murid lebih mudah menangkap informasi tersebut.

4. yang terakhir, teori pembelajaran terkait dengan penghargaan dan hukuman.

KECENDERUNGAN

Apa yang dapat kita katakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siswa untuk belajar? Marilah kita mulai dengan gambaran sederhana berikut ini:

untuk memecahkan suatu soal atau masalah, diperlukan alternatif-alternatif jawaban akan permasalahan tersebut, dan seorang siswa harus punya keberanian dan kemampuan untuk mengeksplor alternatif-alternatif tersebut.

Apabila kamu membahas gambaran ini sebagai salah satu kecenderungan, maka ada 3 hal yang langsung dapat dikatakan. Yang pertama adalah, apabila terdapat kasus demikian, maka proses belajar dengan kehadiran guru atau tutor atau instruktur dapat meminiminalisir resiko yang ada dari proses pengeksploran alternatif tersebut. Alasan lainnya adalah bahwa guru atau orang tua dapat membantu mengatasi rasa takut untuk menjadi bodoh. Mereka dapat memberikan kekuatan kepada siswa untuk terus berani mengeksplor alternatif-alternatif yang ada.

Hal kedua yang terkait dengan gambaran di atas adalah bahwa guru harus mampu terbuka terhadap kesalahan murid. Maksudnya adalah seorang guru sebaiknya jangan langsung mengatakan bahwa jawaban dari murid itu salah, melainkan dapat mengarahkan bahwa jawabannya tersebut tetap betul namun merupakan jawaban dari permasalahan yang lain. Hal tersebut dapat membantu menghindarkan murid dari keraguan akan membuat jawaban yang salah, sehingga ia akan terus berani mengeksplor alternatif-alternatif yang lain.

Hal terakhir yang berhubungan dengan gagasan di atas adalah anda sebagai guru harus berani bersikap ’subversif’. Maksudnya adalah harus melawan segala bentuk pemaksaan yang sudah ada sebelumnya terhadap alternatif-alternatif jawaban. Jangan takut untuk ’mengatakan hal yang kurang manis’. Apabila anda tidak melakukan hal ini, maka anda akan membuat siswa anda menjadi murid yang tidak adil, demikian pula anda menjadi guru yang tidak adil. Tentu saja hal ini harus dilakukan dengan sikap skeptis yang sehat dan sesuai jalur yang ada.

Pada saat kita membahas suatu kecenderungan belajar para siswa, maka yang harus kita tanamakan dalam pikiran kita sebagai guru adalah bahwa hubungan kita dengan para murid adalah suatu hubungan istimewa yang melibatkan kekuasaan dan arah tujuan. Dan pertukaran antara keduanya sangat mungkin dilakukan. Kita dapat menggunakan ’kekuasaan, kita sebagai guru untuk menjadikan ’tempat’ yang aman bagi para murid untuk mengungkapkan hal-hal yang benar dan salah. Sangatlah mudah bagi kita untuk mengeksplor alternatif jawaban dari murid apabila murid tersebut sudah mempercayai kita sebagai gurunya.

Hal lain yang juga terkait dengna kecenderungan belajar para siswa, adalah adanya perbedaan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Dari situ dapat diketahui bahwa kemampuan tiap murid juga berbeda-beda. Karena itu seorang guru harus mampu ’menyamakan’ terlebih dahulu kemampuan dasar mereka, lewat kemampuan-kemampuan dasar, seperti melalui kata-kata. Seorang guru harus mampu memberikan pengantar yang jelas kepada murid sebelum ia masuk ke dalam subyek yang akan diajarkan. Karena apabila murid tidak menguasai dasarnya, maka segala yang sudah diterangkan guru akan menjadi sia-sia.

Yang juga harus diperhatikan guru adalah kemampuan geometrik tiap murid berbeda-beda. Murid di amerika dapat dengan mudah menyusun obyek-obyek geometri dan kemudian memisahkannya kembali, karena mereka memiliki mainan atau dapat melihat dengan mudah obyek-obyek geometri di sekitar mereka. Namun bagamana dengan murid-murid di Afrika? Karena itu kemampuan geometri juga merupakan kemampuan dasar, selain kemampuan bahasa, yang penting ditransfer oleh seorang guru kepada murid.

Hal terakhir yang juga terkait dengan kecenderungan belajar para siswa adalah sikap seoarng siswa terhadap apa yang sudah tertanam di dalam pikirannya. Sebagai contoh misalnya siswa yang berasala dari masayarakat ekonomi lemah pasti memiliki semacam prinsip bahwa segala sesuatunya dikaitkan dengan keberuntunga, orang yang tadinya miskin lalu bisa berhasil pasti karena beruntung, tidak ada hubungannya dengan kemampuan intelejensinya. Hal-hal seperti ini yang harus ada hadapi sebagai seorang guru bagaimana caranya mengarahkan mindset tersebut agar seorang anak memiliki kecenderungan yang kuat untuk meningkatkan kemampuan belajarnya.

STRUKTUR PENGETAHUAN

Sekarang marilah kita membahas mengenai struktur pengetahuan. Hal tersebut berkaitan dengan kapasitas kemampuan siswa. Hal pertama yang terkait dengan teorema ini adalah teori komputasi yang diperkenalkan oleh Turing. Turing mengatakan bahwa permasalahan yang dapat dipecahkan, dapat dipecahkan lewat cara-cara yang sederhana. Bagaimanapun kompleksnya suatu masalah, kita dapat memecahkannya ke dalam kelompok-kelompok sederhana dan akhirnya menemukan jawaban-jawaban yang sederhana pula yang dapat dicerna dengan mudah oleh para siswa.

Selanjutnya, secara umum pengetahuan dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk:

1. enactive representation

cobalah tanya seseorang bagaimana caranya ia bisa mengendarai sepeda. Ia bisa bersepda karena ia melakukannya bukan? Inilah yang dimaksud dengan enactive representation, murid mengetahui sesuatu lewat hal yang ia lakukan sendiri.

2. ikonic representation

bentuk ini digunakan misalnya untuk menjelaskan tentang bilangan persegi. Akan lebih menunjukkannya kepada murid lewat ikon. Misalnya lima persegi akan lebih mudah ditangkap murid dengan ikon 5².

3. simbolic representation

bentuk ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu lewat gambar.

Tugas dasar seorang guru adalah mengarahkan seorang murid untuk dapat menggabungkan 3 bentuk pengetahuan ini.

HUBUNGAN YANG OPTIMAL

Dalam menjelaskan suatu permasalahan, seorang guru sebaiknya mampu mencari hubungan-hubungan yang menarik tentang topik yang diajarkan sehingga murid akan lebih mengerti apa yang sedang diajarkan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. coba arahkan murid untuk mengambil intisari dari berbagai contoh yang anda jabarkan. Berikan penjabaran yang luas dan biarkan murid memahami sendiri apa yang akan di atangkap dari contoh yang luas tersebut. Berikan keleluasaan pada murid untuk mentransfer ilmunya sendiri.

2. gunakan hubungan yang berlawanan dalam menjelaskan topik anda. Biasanya murid akan lebih memehami sesuatu setelah mengetahui hal-hal yang berlawan dengan sesuatu tersebut.

3. hindari simbolisasi prematur. Jangan paksakan suatu kosakata baru terhadap murid, sebelum murid tersebut dapat membayangkannya.

4. berikan kesempatan kepada murid untuk berlatih ’berjalan satu langkah kemudian meloncat ke langkah raksasa’

5. revisiting. Maksudnya adalah menghubungkan apa sedang kita pelajari sekarang dengan apa yang telah terlebih dahulu kita pelajari dan apa yang kita telah ketahui.

PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

Yang terjadi selama ini adalah bahwa orang tua dan guru memasukkan unsur penghargaan dan hukuman sebagai hasil dari kesusksesan atau kegagalan seorang siswa menyelesaikan tugas. Sehingga inisistiaf belajar siswa berkurang, hanya tergantung dari penghargaan dan hukuman. Ada baiknya seornag guru mampu memberikan ’penghargaan’ kepada siswa yang telah melalui sebuah proses yang baik meskipun pada akhirnya murid tersebut belum mampu menyelesaikan tugas tersebut. Dalam hal ini saya ingin sekali mencermati istilah ’remedial’ yang telah menjadi dogma, menjadi sesuatu yang baru. Seorang pembelajar yang mandiri, dapat memberikan pengahragaan dan hukuman terhadap dirinya sendiri yang dilihat dari usahanya. Bekali siswa anda dengan kemampuan untuk berpikir dan biarkan ia menjadi sosok pembelajar yang mandiri.

Kesimpulan

Dalam kehidupan modern ini, pendidikan untuk mengatasi masalah-masalah sosial lama-kelamaan hanya menjadi slogan belaka.
Bruner mengatakan bahwa suatu struktur pengetahuan berarti bahwa suatu pengetahuan tersebut harusnya dapat dipelajari oleh semua orang dari semua umur dengan cara yang paling sederhana.
Bruner menyarankan bahwa seorang guu sebaiknya mampu memainkan peran subversif dalam rangka mengarahkan siswa untuk berani mengeksplor alternatif.

PERSIAPAN PROFESIONAL GURU

2008-04-30T19:07:00.000+07:00

Mereka yang menaruh perhatian akan dunia pendidikan, baik itu guru, murid, orangtua, administrator, atau masyarakat luas, pasti tertarik untuk menemukan dan mewujudkan konsep ”pengajaran yang baik”. Tidak ada definisi yang pasti untuk menjelaskan konsep di atas, demikian halnya dengan program-program yang dibuat untuk menerjemahkan konsep tersebut.

Dalam artikel di bawah ini, Harry S. Broudy menyebutkan 4 area yang penting untuk mempersiapkan guru-guru profesional, yaitu:

dasar ke-spesialisasian,
Isi/konten profesionalisme
Konsen terhadap teknologi
Research/ Penelitian

Keempat hal di atas ternyata menimbulkan beragam kontroversi.

Seperti yang dijabarkan Broudy, ternyata program persiapan untuk para calon guru tidak mencakup empat hal di atas. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah program persiapan selama satu atau dua tahun dirasa kurang bagi para calon guru? Dan bagaimana tentang alokasi waktu pengajaran untuk 4 hal di atas?

Ada juga beberapa pihak yang mempertanyakan kegunaan 4 hal di atas. Apa pentingnya seorang guru memiliki dasar spesialisasi? Lalu jenis profesionalisme macam apa yang harus diajarkan kepada para guru? Dan mengapa kerangka teori juga penting untuk guru?lalu penelitian macam apa yang relevan dengan profesi keguruan?

Artikel Broudy di bawah ini akan menjelaskan fenomena di atas. Meskipun tidak semua pertanyaan dapat dijawab, namun artikel ini berusaha menyuguhkan analisis mendalam melalui beragam riset tentang persiapan profesional para guru.

KRITERIA UNTUK PERSIAPAN GURU PROFESIONAL

Dalam dialog platonik ‘Protagoras’, Socrates menyatakan:

Now I observe that when ever we are met together in the assembly, and the matter hand relates to building, the builder are summoned ask advisor: when the question is one of shipbuilding then the she builder; and the like of the ather art which they think capable of being taught and learned . . . when, however, the question is and affair of state, then every body is free to have a say carpenter, tinker, cobbler, sailor, passenger; rich or poor, high and low. . . and no one reproaches him, as in former case, with no having learned, and having no teacher, and yet giving advice. . .

(dari hasil pengamatan saya di masyarakat, ternyata setiap orang dari

beragam profesi, mengatakan bahwa mereka mampu mengajar,

meskipun mereka tidak pernah memiliki pendidikan khusus akan hal

itu)

Setelah membuat dialog di atas, Socrates semakin menaruh perhatian akan gejala ini, bahwa setiap orang, baik itu polisi, ibu rumah tangga, maupun orang-orang dari profesi, mampu mengajar. Dan ia mengakui, mereka dapat melakukannya dengan lebih baik. Bahkan lebih baik dari seorang guru seperti dirinya

Kenyataan tersebut ternyata membawa beragam pertanyaan di masyarakat. Apakah setiap orang yang mampu mengajar dapat disebut guru, meskipun ia tidak menjalani pendidikan khusus menjadi guru? Lalu dapatkah seseorang yang telah memiliki pengalaman mengajar dapat menjadi guru? Karena bisa saja setiap orang mendapatkan pengalaman ketika ia menjadi murid dan ia mencontoh gurunya saat itu. Lalu jenis pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu diajarkan secara formal untuk menjadi seorang guru?

Pada tahap ini, kita harus memahami betul peran-peran seorang guru. Tidak hanya ia harus mampu membawakan tugasnya sehari-hari sebagai seorang guru, namun juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan peran-perannya. Di bawah ini akan dijabarkan 3 peran dari seorang guru, yaitu guru sebagai individual, guru sebagai anggota dari profesi keguruan, dan guru sebagai seorang spesialis.

GURU SEBAGAI SEORANG INDIVIDU

Peran guru sebagai seorang individu mungkin merupakan peran yang paling penting. Karena guru sebagai individu harus mampu memperlakukan para siswanya sebagai seorang individu pula. Hal ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan liberal secara umum. Liberal di sini maksudnya memberikan kebebasan untuk pola pikir siswa. Karena itu dalam pendidikan calon guru, setiap calon guru harus mendapatkan pendidikan bagaimana ia memberikan instruksi pengajaran yang baik khususnya dalam bidang studi yang membutuhkan kebebasan berpikir seperti sejarah atau bahasa. Guru juga harus memiliki kemampuan berbicara dan kemampuan menjelaskan yang baik di depan kelas.

Peran guru sebagai seorang individu juga terkait dengan pembentukan karakter siswa. Guru adalah orang yang berperan besar dalam membentuk karakter siswanya, karena itu sebaiknya seorang guru memiliki karakter yang dapat dicontoh. Sebagai contoh, guru sekolah umum di Amerika, diminta untuk tidak merokok, tidak terlibat alkohol dan narkoba, serta menjauhi pusat hiburan malam. Guru sebaiknya memiliki sifat yang ramah dan menarik, serta memiliki wibawa dan temperamen yang baik.

GURU SEBAGAI BAGIAN DARI PROFESI PENDIDIKAN

Istilah ‘profesional’ memiliki penekanan terhadap problematika yang dihadapi dan pengetahuan yang digunakan untuk mengatasi problem tersebut. Jadi istilah ‘profesional’ sebenarnya tidak cocok digunakan untuk menyebut insinyur, ahli sejarah atau ahli ahli biologi. Istilah tersebut memiliki suatu kespesifikan, misalnya digunakan untuk menyebut insinyur mesin, atau dalam pendidikan digunakan untuk menyebut guru biologi, guru fisika, atau guru sejarah.

Problematika yang ada dalam dunia pendidikan biasanya terkait dengan hal-hal di bawah ini, misalnya bagaimana membuat suatu kebijakan pendidikan, bagaimana merancang kurikulum, bagaimana merancang struktur organisasi, dan bagaimana merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran. Jawaban-jawaban dari problematika di atas biasanya terbagi atas 2 bentuk yaitu jawaban yang mendasar dan jawaban yang telah terspesialisasi. Pengetahuan mendasar ini dapat dibagi ke dalam ilmu sejarah, psikologi, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bentuk yang pertama biasanya dibutuhkan oleh semua pihak yang terlibat dalam institusi tanpa memperhatikan peranan mereka dalam institusi tersebut, mulai dari dekan universitas, profesor, tenaga administrasi, sampai guru-guru TK. Namun yang menjadi permasalahan, jawaban yang bersifat mendasar ini tidak dapat digunakan langsung untuk mengatasi suatu masalah seperti halnya ilmu fisika yang dapat membantu memperbaiki suatu mesin.

Pengetahuan yang mendasar ini dapat digunakan untuk membuat suatu plot permasalahan, namun tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Untuk memecahkan permasalahan, seperti aplikasi dari kurikulum yang sudah dirancang, diperlukan peran para spesialis yang mampu menggunakan pengetahuan mendasar tersebut untuk mengaplikasikannya.

GURU SEBAGAI SEORANG SPESIALIS

Karena terjadinya pembengkakan populasi sekolah secara konstan, pengajaran mengalami pembagian tenaga kerja dan pengembangan spesialisasinya. Lalu, apa sajakah tipe-tipe pengetahuan yang diperlukan oleh seorang guru sebagai seorang instruktur dan sebagai seorang spesialis dalam pengajaran?

1. Fondasi dari spesialisasi

Dasar dari spesialisasi ternyata bukan berarti bahwa hanya terpusat pada bidang tertentu saja. Misalnya dalam pengajaran matematika di sekolah, bukan berarti guru mengajar subyek tersebut saja, namun bagaimana guru matematika dapat mengaitkannya dengam dasar psikologi, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, serta bagaimana kaitan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu yang lain dan apa kegunaan ilmu matmatika itu untuk kehidupan.

2. Isi Profesionalisme

Isi profesionalisme merupakan hal yang penting dalam membahas persiapan profesional guru. Ada 2 hal yang terkait dengan pengatahuan yang harus dimiliki guru dalam mengajar, yaitu ‘repertory content’ atau isi materi yang terus diulang, dan ‘interpretive’ atau kemampuan pedagogi.

Repertory content merupakan isi dari bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada murid. Misalnya guru sastra yang akan mengajarkan drama ‘hamlet’ kepada murid. Ia harus memahami materi apa yang akan dia sampaikan, misalnya mengenai penggalan syairnya, penghayatan, serta gerak-gerik dalam lakon tersebut.

Sedangkan kemampuan pedagogi terkait dengan bagaimana ia menyampaikan materi tersebut kepada anak didiknya. Bagaimana ia membuat siswanya paham apa yang ia maksudkan.

Guru yang profesional sebaiknya menguasai kedua jenis pengetahuan ini. Namun pada kenyataannya, sulit untuk menentukan jenis pelatihan apa yang tepat agar guru-guru memiliki kedua kemampuan di atas dengan sama baiknya.

3. Teknologi

dimensi ketiga yang terkait dengan persiapan guru sebagai seorang spesialis adalah teknologi, dimensi ini semkain menjelaskan perbedaan antara pengetahuan yang mendasar dengan pengetahuan yang telah terspesialisasi. Pengetahuan yang terspesialisasi membutuhkan teknologi untuk dapat dipraktekkan langsung untuk memecahkan masalah.

Ada 3 jenis teknologi pengajaran yang dapat diterapkan, yaitu penggunaan praktek laboratorium, pengalaman klinis, dan program magang. Penggunaan praktek laboratorium tidak berarti harus dilakukan dalam suatu laboratorium, yang penting guru dapat mendemonstrasikan suatu keadaan kepada para murid, misalnya lewat penggunaan audio-video, film, atau alat-alat laboratorium lainnya.

Pengalaman klinis berlawanan dengan praktek laboratorium. Dalam praktek laboratorium, murid hanya bisa melihat gambaran sederhana dari suatu masalah, sementara dalam pengalaman klinis murid terjun langsung di bawah pengawasan guru, ke dalam permasalahan tersebut. Sementara program magang, hampir sama dengan pengalaman klinis, namun dengan tingkat pengawasan yang lebih kecil dari guru.

4. Riset

Bidang pendidikan, sama seperti bidang-bidang ilmu yang lain juga membutuhkan riset/penelitian yang berkaitan dengan fenomena di dalamnya. Struktur pengajarannyapun sama , yaitu terdiri atas latar belakang permasalahan, teori umum, instrumen dan teknologi yang terspesialisasi, dan metode penelitian.

Kesimpulan

1. Broudy membagi pengetahuan ke dalam 2 bentuk, mendasar dan terspesialisasi. Pengetahuan mendasar dapat dibedakan lagi ke dalam ilmu sejarah, ilmu psikologi, ilmu filsafat, dan ilmu-ilmu sosial.

2. Pengetahuan mendasar ini, masih menurut Broudy, tidak secara langsung dapat digunakan dalam praktek.

3. Broudy menyarankan, seorang guru harus memiliki pengetahuan mendasar akan bidang spesialisasinya.

4. Broudy menyebutkan 4 hal tujuan yang mungkin diraih dari sekolah: mempelajari isi yang spesifik dari sebuah standar kedisplinan, mengembangkan metode berpkir, mengembangkan sikap kritis, dan mengembangan kemampuan untuk berinteraksi.

5. pembelajaran tentang spesialisasi seorang guru harus melibatkan teknologi. Hal ini dapat dilakukan misalnya melalui praktikum dalam laboratorium, adanya pengalaman klinis, dan adanya program magang.

PROFESI GURU DI TENGAH MASALAH-MASALAH BUDAYA

2008-04-30T19:06:00.000+07:00

Adanya masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang telah menyebar luas mengakibatkan banyak orang mempertanyakan nilai kesiapan seorang guru bagi sekolah-sekolah. Sejak awal ledakan Sputnik banyak orang Amerika Serikat menjadi semakin kritis terhadap sekolah-sekolah dan para guru. Penekanan awal diarahkan kepada institusi-institusi yang menghasilkan guru (institusi keguruan) untuk dapat menghasilkan guru yang lebih banyak dan lebih baik.

Tekanan-tekanan untuk perubahan dan peningkatan program-program persiapan guru perlu lebih diperhatikan untuk disesuaikan dengan keadaan pada tingkat masyarakat miskin. Dalam sejumlah keadaan, seperti halnya kenakalan remaja, pengangguran dan tingkat dropout tinggi, ternyata semuanya ini berhubungan denan masalah dan persoalan yang sama. Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa kita tidak bisa mendidik para remaja itu? Dan apakah yang dilakukan oleh guru-guru kita keliru? Lalu apa yang bisa diperbuat untuk meningkatkan kualitas persiapan guru dalam meningkatkan kinerja guru?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, hal pertama yang diharapkan adalah adanya dukungan finansial dari pemerintah dan dari yayasan untuk institusi-institusi persiapan guru dalam menyusun dan memulai program-program yang dirancang untuk memenuhi tantangan-tantangan baru. Hunter College di New York City telah berada di garis depan gerakan ini, yang selalu berharap dapat menyelesaikan masalah-masalah sekolah yang terkait dengan masalah-masalah budaya yang mempengaruhi kinerja guru.

PROFESI GURU MENGHADAPI TANTANGAN SOSIAL

Ancaman terhadap kehidupan yang diakibatkan meluasnya tingkat kemiskinan semakin dirasakan. Ini disebabkan terpinggirnya kaum miskin secara permanen, melemahkan peluang mobilitas sosial, dan permasalahn yang ada hanya menjadi isu politik para pemimpin. Ini merupakan sebuah fakta yang tidak dapat ditolak bahwa meskipun tersedia fasilitas-fasilitas publik untuk pendidikan, banyak dari kelompok minoritas anak-anak dari kalangan bawah tidak pernah mampu mengantisipasi pengembangan pribadi, intelektual dan psikologis yang dibutuhkan unuk menemukan jalan keluar dari keadaan mereka. Ini tidak hanya merupakan sebuah keadaan yang tidak menyehatkan bagi masyarakat kelas bawah akan tetapi juga sebuah keadaan berbahaya bagi level masyarakat atas. Karena kemiskinan yang permanen merupakan bahaya bagi pemeliharaan hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial semua kelas.

Sementara itu adanya pemerataan pendidikan adalah sebuah slogan belaka, karena faktanya tidak bisa ditolak pada akhirnya masih banyaknya masyarakat dari kalangan bawah yang tidak dapat menikmati pendidikan di sekolah. Padahal sekolah mempunyai potensi terbesar dalam menyediakan alat restorasi mobilitas sosial untuk kalangan kelas bawah. Dimana sekolah diharapkan bisa meruntuhkan dinding-dinding kaum minoritas kita, karena dengan adanya sekolah, masyarakat kelas bawah dapat merubah tingkat sosialnya. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap kelompok-kelompok minoritas menjadi mayoritas di pusat-pusat populasi. Karena hanya melalui pengembangan dan pelatihan bakat yang tepat di semua level masyarakat termasuk level bawah, maka keadilan dapat tercipta dan inti cita-cita demokrasi ideal dapat dicapai.

Pada dasarnya pendidikan bagi masyarakat yang terpinggirkan tidak boleh membudidayakan rasa ketidakpuasan dengan keadaan yang dialami namun justru mengembangkan kemauan untuk maju. Akan tetapi banyak sekolah-sekolah yang melayani masyarakat bawah mengalami masalah besar dalam mempertahankan guru-guru yang efektif. Karena biasanya seorang guru yang memiliki kemampuan yang lebih, bayarannya pun semakin besar. Namun di balik itu semua, saya percaya masih ada guru-guru yang baik, efektif dan berdedikasi.

Menanggapi kecepatan perubahan yang tidak dapat diprediksi, sekolah harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut untuk tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam kasus masyarakat yang kurang beruntung, sekolah harus mampu mengatasi permasalahan ini. Beberapa universitas di Amerika mulai membuka pintu untuk kaum miskin dengan cara menghancurkan 2 halangan besar kaum miskin untuk memperoleh pendidikan, yaitu dana dan persyaratan pendaftaran.

Karena itu, institusi yang berperan dalam menghasilkan para pendidik, juga harus menyesuaikan dengan keadaan ini. Bagaimana menghasilkan pendidik yang mampu mengajar komunitas yang tersingkirkan ini. Yang menjadi perhatian utama adalah mengenai kurikulum. Bagaimana kurikulum yang ada mampu sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari dan membantu mereka untuk bertahan dalam kehidupan mereka, dan bahkan mendorong mereka untuk maju. Guru yang mengajar juga harus mampu memahami dengan baik latar belakang mereka, aspirasi mereka, rasa takut mereka, kebiasaan, talenta, dan secara garis besar, gaya hidup mereka.

Hal ini dapat menjadi masalah bagi para guru, terutama karena mereka menyadari bahwa murid ini berasal dari golongan yang ada di bawah mereka. Terkadang para guru tidak dapat menyelami kehidupan para murid yang berasal dari golongan tidak mampu. Mereka menutup mata terhadap kejadian yang dialami para murid ini di luar sekolah, sehingga para guru tidak membantu murid miskin ini untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya.

Dari penjelasan di atas, maka beberapa syarat yang harus dimiliki guru untuk dapat mendidik anak-anak yang berasal dari lingkungan terpinggirkan ini:

1. guru harus memahami betul siswanya dan lingkungan siswa tersebut.

2. guru harus mengerti cara terbaik untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid-murid dari golongan yang tersingkirkan. Ada beberapa saran yang dapat dilakukan, antara lain dengan tidak menjadi budak buku pelajaran. Dari kenyataan yang ada, cukup jelas bahwa isi buku pelajaran terkadang hanya diperuntukkan bagi siswa dari golongan menengah ke atas, karena itu guru harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk mengadaptasi dan memodifikasi isi buku pelajaran tersebut menjadi sesuatu yang sesuai dengan kultur masyarakat miskin.

3. guru harus memiliki kemampuan memahami sisi kemanusiaan para siswa. Barangkali ini syarat yang paling penting bagi guru yang mengajar masyarakat miskin. Murid-murid ini membutuhkan dukungan, empati, rasa aman, dan rasa pengertian yang jauh lebih besar dari anak-anak golongan menengah ke atas.

Permasalahan yang kerap timbul terkadang berasal dari perbedaan -

perbedaan ini. Guru-guru yang mengajar siswa-siswa miskin, terkadang harus siap dengan kompleksitas yang ada. Tak peduli seberapa dekat mereka dengan siswa, tetap saja siswa menganggap guru tersebut bukan bagian dari mereka. Hal ini yang menyebabkan relasi guru-murid menjadi tersendat.

Syarat utama yang harus dimiliki guru untuk dapat memahami sisi kemanusiaan siswa adalah adanya kemampuan untuk menempatkan dirinya di sisi para siswa dan mencoba mengerti bagaimana efek dari tindakan yang dilakukannya terhadap para siswa. Hal ini membutuhkan sensitivitas yang tinggi, untuk tetap memandang para siswa sebagai bagian dari umat manusia, dan bahwa mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat dari golongan di atas mereka, sehingga fungsi dari guru adalah seorang konstruktor, supporter, pemberi nilai hidup, dan kadang menjadi orang yang mengoreksi kesalahan. Karena itu seorang guru yang mengajar siswa-siswa dengan latar belakang yang kurang beruntung sebaiknya jangan memiliki pikiran yang negatif dan menghakimi. Bukan berarti guru tersebut dipaksakan untuk harus mencintai mereka semua, namun setidaknya guru memiliki rasa simpatik yang besar akan segala hasil yang telah anak-anak ini raih di sekolah serta mampu memberikan inspirasi kepada anak-anak tersebut.

Lalu apa pengaruh keadaan di atas terhadap institusi pendidikan para guru? Yang pasti pihak institusi harus mengevaluasi progaram-program yang telah dijalankan selama ini dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan di lingkungan sekitar. Institusi juga perlu memasukkan disiplin-displin ilmu lain seperti psikologi, ilmu sosial, antropolgi untuk melengkapi pengajaran mereka selama ini. Tidak lupa pula institusi perlu menggerakkan calon-calon guru ini untuk lebih sering terjun dan terlibat dengan masyarakat, dan terus memberikan pelatihan-pelatihan, misalnya melalui seminar dan workshop.

Kesimpulan
1. Hal-hal yang harus dipersiapkan guru

1.) Pengetahuan tentang siswa dan lingkungan

2.) Pengetahuan bagaimana memerintah

3.) Perkembangan Human Relation yang berhubungan dengan pengajaran.

Hal-hal tersebut, dilihat Schueler sebagai hal yang vital bagi guru-guru

untuk disepakati sebagai hal yang penting untuk dimiliki guru.

2. Telah jelas dibuktikan bahwa, guru yang paling diinginkan untuk mengajar

siswa-siswa yang kurang beruntung, adalah guru yang memiliki latar

belakang yang sama dengan siswa-siswa ini.

3. Perkataan Schueler tentang rendahnya keinginan guru untuk mengajar

siswa dari golongan miskin mungkin berkaitan dengan riset Howard S.

Becker dan Ernest Melby di Chicago. Becker mengatakan bahwa banyak

guru-guru yang baru lulus ditempatkan di daerah-daerah miskin, namun

begitu mereka mendapatkan sedikit pengalaman, mereka langsung pindah

ke tempat yang lebih baik.

4. Jika guru telah dipersiapkan untuk mengajar di lingkungan yang miskin

seperti yang telah dilakukan di Hunter College, mampukah guru-guru ini

melakukan tanggung jawab mengajar pada lingkungan ekonomi

menengah ke atas? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu dipahami

bahwa apa yang membuat guru sukses tergantung atas:

1). Pemahaman dari prinsip dasar yang dikeluarkan oleh Schueler sebagai ”prinsip kejujuran dan kepercayaan”

2). Adanya kemampuan dari individu untuk menerjemahkan prinsip ini di dalam lingkungan yang akan dihadapinya.

PENDIDIKAN PARA GURU?ATAU JUSTRU KESALAHAN PENDIDIKAN PARA GURU?

2008-04-30T19:00:00.001+07:00

Apakah kemampuan untuk mengajar merupakan sebuah kemampuan

bawaan sejak lahir atau apakah kemampuan untuk mengajar didapat melalui jenjang pendidikan? Bila kemampuan mengajar diperoleh sebagai bawaan lahir, maka pemberian sertifikasi atau keberadaan program-program pendidikan guru merupakan hal yang tidak memiliki arti penting dalam mengevaluasi kemampuan seorang guru dalam menjalankan perannya di masyarakat. Pada sisi lain, bila kemampuan mengajar didukung melalui sekolah-sekolah pendidikan, maka sebuah pertanyaan penting muncul. Bagaimana kita dapat mengetahui hal-hal apa yang paling penting yang perlu dimiliki oleh seorang guru sebelum melakukan tanggung jawab formalnya? Terkait pertanyaan di atas, maka ada hal lain yang juga penting untuk dibahas, yakni bagaimana kita mengetahui kompetensi-kompetensi apa yang paling penting dimiliki oleh seorang guru setelah sertifikasi, dalam rangka menjaga kinerjanya sebagai pendidik?

Setiap upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya harus didahului oleh sebuah perumusan akan tujuan sekolah. Apabila tujuan telah dirumuskan dengan jelas, maka pendekatan pada persoalan ini bisa jadi berupa peninjauan semua standar sertifikasi bagi para guru. Tinjauan tersebut akan menawarkan suatu wawasan yang bervariasi dalam menentukan standar sertifikasi dan suatu wawasan fleksibilitas standar.

Ada suatu landasan untuk mempertimbangan program-program persiapan para guru dan nilai standar-standar sertifikasi. Ketika kebijakan itu dibuat, maka suatu pekerjaan melayani publik berada dalam sebuah posisi untuk mengetahui apakah anggota-anggotanya telah dipersiapkan dengan benar, dan apakah standar-standar sertifikasi yang sudah ada mampu mengurangi orang-orang yang tidak mampu menawarkan layanan ini.

Makalah ini menjelaskan beberapa pemikiran para ahli mengenai masalah pendidikan bagi para calon guru dan proses sertifikasi guru. Herbert Schueler mempertanyakan prinsip-prinsip pengajaran yang baik yang esensial bagi keberhasilan ditengah-tengah masalah yang berlaku dalam semua situasi sosial pengajaran. Harry Broudy menggambarkan elemen-elemen penting bagi sebuah program persiapan guru. Sementara banyak informasi yang merupakan bagian dari persiapan para guru diteliti oleh Jerome Bruner. Masing-masing makalah ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus ada dalam kurikulum bagi calon-calon guru. Makalah terakhir oleh David Epperson menawarkan sebuah landasan untuk melakukan hal-hal yang dirasa perlu terkait sertifikasi guru.

TO BE CONTINUED TO THE NEXT POST....

IMPLEMENTASI:SEBUAH PROSES PERUBAHAN BENTUK

2008-04-30T18:58:00.000+07:00

Hampir dua puluh tahun yang lalu, Hargrove mengidentifikasikan ‘implementasi’ sebagai penambahan kebijakan - kebijakan dan atau program-program baru di dalam suatu organisasi. Dia juga menyatakan bahwa implementasi merupakan sebuah ‘missink link’ atau suatu garis yang hilang di dalam rancangan dan perencanaan organisasi. Maksudnya adalah, apabila dibandingkan dengan proses perencanaan atau bahkan proses evaluasi dari suatu kebijakan atau program di organisasi, maka proses implementasi sepertinya tidak terlalu mendapat perhatian yang besar dari organisasi tersebut. Dengan kata lain, organisasi lebih mementingkan perencanaan dan evaluasi, tanpa memperhatikan implementasinya. Sayangnya, kenyataan ini masih sering terjadi dalam suatu organisasi, padahal faktanya adalah, apabila implementasi gagal, maka sebuah program dapat dinyatakan gagal meskipun memiliki perencanaan yang matang.

Lewis dan Green menyatakan 3 alasan yang menyebabkan suatu program baru dikatakan tidak berhasil:

1. pengharapan berlebih terhadap program

maksudnya, orang-orang menaruh harapan yang terlalu tinggi akan kesuksesan program baru tersebut. Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini, kecuali anda sebagai produsen dapat memperingatkan konsumen agar berhati-hati dalam membeli produk anda (memberitahukan konsumen akan kekurangan produk anda) serta memperingatkan karyawan anda agar jujur dalam mempromosikan produk (tidak melebih-lebihkan), di mana kedua hal ini biasanya tidak pernah dilakukan oleh produsen.

2. kegagalan konseptual

teori-teori tentang sebab-akibat dan hubungan yang terkait dengan kebijakan atau program baru tidak akurat atau bahkan tidak lengkap.

3. kegagalan impelementasi

kegagalan untuk melaksanakan kebijakan atau program yang telah dirancang dan direncanakan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar penyebab kegagalan suatu program untuk perbaikan organisasi adalah sebab no 1 dan 3.

Fokus dari pembahasan bab ini adalah mengenai implementasi dari usaha peningkatan kualitas. Dalam hal pendidikan, maka usaha ini merupakan hal yang sangat rumit sehingga membutuhkan kombinasi dari teknik dan sistem manajemen yang spesifik dari tiap universitas. Karena kerumitan tersebut, maka sebuah rencana impelementasi harus dikembangkan terlebih dahulu sebelum benar-benar mengimplementasikannya. Sebuah ’blueprint’ atau cetak biru yang menjadi patokan standar dalam melaksanakan hal ini tidak pernah ada, karena dalam implementasi suatu program pasti akan berbeda-beda di tiap tempat, tergantung situasi dari tempat tersebut.

GARIS BESAR BIMBINGAN DALAM IMPLEMENTASI

Sebuah garis besar bimbingan dalam implementasi mungkin saja bisa diberikan, namun hal ini mungkin akan membingungkan, karena begitu banyak literatur tentang teknik, prosedur dan cara-cara untuk meningkatkan kualitas telah diterbitkan. Literatur-literatur tersebut memberikan cara yang berbeda-beda. Sayangnya, literatur yang ada tidak memberikan petunjuk bagaimana teknik dan prosedur tersebut dapat diterapkan dan diadaptasikan dalam kondisi yang berbeda. Bahkan pemimpin-peminpin yang ada di lapangan juga merasa bingung akan hal ini, dapat dilihat dari pernyataan Coate:

Kurangnya kesamaan prosedur dalam melaksanakan TQM mungkin akan

membingungkan bagi penggunanya. Begitu banyak ahli menyatakan teknik-tekniknya, namun sepertinya teknik tersebut semakin membingungkan karena terkadang apa yang dikatakan para ahli tersebut merupakan suatu kontradiksi. Deming mengatakan: Kurangi kecacatan yang terjadi, sementara Crosby menyatakan: jangan ada kecacatan sama sekali. Deming menyatakan: hilangkan rasa takut, sementara Juran menyatakan: rasa takut terkadang membuat orang melakukan yang terbaik. Deming menyatakan bahwa proses berlangsung dari atas ke bawah, sementara Juran menyatakan proses dimulai dari tengah dan berlangsung secara dua arah dari atas ke bawah dan sebaliknya.

Dari adanya berbagai pendapat tentang cara-cara meningkatkan kualitas melalui TQM, maka dapat dirangkum menjadi 6 model sebagai berikut:

1. pendekatan elemen-elemen total quality

dalam meningkatkan kualitas, model ini menekankan penggunaan elemen-elemen peningkatan kualitas secara spesifik dan dalam skala kecil, misalnya siklus kualitas, kontrol proses dan pengurangan kegagalan kualitas. Apabila elemen-elemen kecil ini sudah berhasil diperbaiki, niscaya implementasi dalam tahap besar juga otomatis dapat dilakukan.

2. pendekatan para ahli

model ini menggunakan teori-teori yang dipaparkan oleh para ahli seperti Deming, Juran, dan Crosby untuk analisis dan implementasinya. Contohnya adalah penggunaan 14 point Deming untuk meningkatkan kualitas suatu organisasi.

3. pendekatan sistem Jepang

model ini menggunakan teori-teori dari para ahli yang berasal dari Jepang seperti Kaoru Ishikawa dan organisasi ilmuwan sains dan teknik Jepang (JUSE).

4. pendekatan perusahaan industri

dalam pemakaian model ini, pemimpin suatu perusahaan melakukan studi banding ke perusahaan lain yang telah menerapkan total quality. Kemudian ia menganalisis sistem dari perusahaan tersebut dan mengintegrasikannya dengan idenya sendiri untuk menciptakan suatu sistem pelayanan kepada pelanggan. contoh lainnya adalah dengan melakukan studi banding ke perusahaan pemenang penghargaan Baldgridge.

5. pendekatan perencanaan Hoshin

model ini memfokuskan pada perencanaan yang matang, pengurangan hal-hal yang tidak perlu, dan diagnosa bulanan. Model ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan Jepang bernama Bridgestone dan telah suskses diterapkan oleh Perusahaan Hewlett-Packard.

6. pendekatan kriteria penghargaan Baldrige

model ini menggunakan kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan pemenang penghargaan Baldrige. Perusahaan yang setidaknya telah memenuhi kriteria-kriteria ini, dianggap sebagai perusahaan yang mampu mengimplementasikan kualitas.

Semua pendekatan yang dijabarkan di atas telah diterapkan oleh ribuan perusahaan. Namun, pendekatan manakah yang paling dirasa paling tepat digunakan di dalam institusi pendidikan tinggi? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita lihat impelementasi total quality di Universitas Negeri Oregon, AS yang akan dijabarkan pada bab ini. Yang menjadi garis besar adalah, bahwa teknik-teknik dan pendekatan-pendekatan yang telah dijabarkan, harus dapat diambil yang terbaik dan diterapkan sesuai dengan keadaan yang berlaku di lingkungan perusahaan atau institusi anda. Yang terpenting, Anda harus mampu menggabungkan teknik-teknik tersebut dan menjadikannya suatu kerangka kerja serta mengaplikasikannya dalam institusi anda.

MENGEMBANGKAN RENCANA IMPLEMENTASI

Fokus dari bab ini adalah bagaimana membuat suatu rancangan implementasi dalam rangka mencapai total quality. Sebuah model dan kerangka kerja akan dijabarkan pada Gambar 8.1. untuk membantu membimbing anda membuat rencana implementasi ini. Ada beberapa hal penting yang harus anda perhatikan terkait model yang akan dijabarkan ini:

· model ini memuat aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan demi terciptanya total quality. Aktivitas-aktivitas ini terbagi dalam beberapa fase yang berkelanjutan.

· Yang menjadi point penting adalah adanya usaha dari institusi untuk selalu mengedepankan fakta.

· Model ini menggunakan 4 tahap yang harus dilakukan terkait dengan usaha peningkatan kualitas, yaitu: manajemen dan pengembangan strategi, manajemen dan pengembangan proses, manajemen dan pengembangan proyek, serta manajemen dan implementasi tugas.

· Pada akhirnya, model ini menekankan pentingnya evaluasi yang terus-menerus dengan didasarkan pada fakta.

Gambar 8. 1 akan menampilkan suatu bagan aliran aktivitas, mulai dari pembuatan tujuan, menetapkan aktivitas, pemakaian 4 tahapan manajemen yang telah dijabarkan di atas, sampai kepada tahap evaluasi.

Penjelasan lebih lanjut dari gambar 8.1 akan dijelaskan pada tabel 8.1. tabel ini menjabarkan tiap aktivitas dari fase-fase tersebut, dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukannya, mengapa aktivitas tersebut harus dilakukan, kapan aktivitas itu harus dilakukan, bagaimana cara melakukan aktivitas itu, dan apa yang menjadi indikator bahwa aktivitas itu telah berhasil dilaksanakan.

Terdapat 7 fase yang harus dilakukan dalam implementasi total quality. Fase-fase tersebut adalah:

1. penentuan tujuan TQM

· mengadopsi program (bisa dilakukan dengan menggabungkan beberapa ide dari institusi yang telah berhasil)

· mulai menciptakan rencana awal

· mengembangkan rencana tersebut

· mengembangkan sebuah rancangan untuk memperkenalkan sebuah filosofi baru akan kualitas

· menyampaikan filosofi tersebut kepada semua karyawan

2. menetapkan aktivitas

· mengembangkan rencana untuk aktivitas

· mulai melakukan contoh-contoh aktivitas tersebut (uji coba)

· membuat laporan uji coba tersebut dan perbandingannya dengan insitusi yang telah menerapkan TQM

· mulai membuat laporan akan peluang-peluang yang ada

3. pengembangan konsep manajemen strategi

· memulai perencanaan untuk melakukan perubahan

· membentuk tim manajemen inti

· melatih tim manajemen inti

· mengklarifikasikan visi, misi, dan nilai-nilai

· melatih tim manajemen fungsional

· memilih pemimpin tim

· mengembangkan peluang-peluang yang ada

4. pengembangan manajemen proses

· mulai melaksanakan proses peningkatan proyek

· memilih pemimpin proyek

· mengerjakan proyek tersebut

· mengidentifikasi permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan proyek

5. pengembangan manajemen proyek

· melaksanakan proyek

· merencanakan aktivitas manajemen proyek

· mengatur pelaksanaan aktivitas manajemen proyek

· mengimplementasikan aktivitas manajemen proyek

· mengontrol aktivitas manajemen proyek

6. implementasi manajemen tugas

· tiap-tiap pekerja meningkatkan konsep,peralatan dan teknik pekerjaannya.

· tiap-tiap pekerja mengontrol konsep,peralatan dan teknik pekerjaannya yang berorientasi kepada pelanggan

· membuat matriks kemampuan individual

7. evaluasi

· melakukan evaluasi terkait aktivitas proyek

· menandai praktek-praktek terbaik

· melakukan pelatihan ualng

· mengukur kemajuan keseluruhan

APLIKASI DI UNIVERSITAS NEGERI OREGON

Implementasi TQM yang dilakukan di Univesitas Negeri Oregon didasarkan pada pengamatan yang mendalam dari beberapa pendekatan yang ada. Model yang mereka gunakan lebih mirip dengan pendekatan perencanaan Hoshin yang telah digunakan oleh Hewlett-Packard. Mereka juga menggunakan pendekatan kriteria penghargaan Baldrige untuk membuat rencana 5 tahun mereka. Model yang digunakan di universitas negeri oregon terdiri dari 9 fase, yang mirip dengan 7 fase yang telah dijabarkan dalam gambar dan tabel 8.1. model yang digunakan universitas Oregon juga menekankan pentingnya pembuatan analisis dan tujuan, pendeklarasian visi dan misi, pentingnya suatu tim kerja dan terakhir, pentingnya pembagian kerja antar tim.

Fase-fase Implementasi di Universitas Negeri Oregon

Fase-fase ini mulai dijabarkan dalam laporan resmi mereka sejak tahun 1990. di bawah ini adalah ringkasan dari fase-fase tersebut:

mengeksplor TQM

mereka mengunjungi perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan TQM, bahkan Dr. Deming diundang untuk menjadi pembicara di universitas tersebut. Buku-buku dan artikel-artikel TQM juga menjadi ‘bacaan wajib’ bagi para staff. Rektor dan manajer-manajer mengikuti pelatihan tentang 7 alat peningkatan mutu yang diadakan oleh perusahaan Hewlett-Packard. Dengan usaha-usaha ini, universitas berusaha menularkan ’semangat; akan TQM. Dengan begitu, universitas semakin mampu mengidentifikasi hal-hal yang dapat menghambat pencapaian kualitas.

membentuk tim inti percobaan TQM

tim ini percobaan TQM mulai dibentuk untuk mengaplikasikan proses total quality dalam skala kecil. Pelaksanaan fase ini berdampak positif karena pada akhirnya mampu mencatat permasalahan-permasalahan utama yang timbul terkait dengan proses uji coba ini. Hasilnya, terciptalah sebuah hubungan yang membaik dengan pelanggan, serta meningkatkan perilaku positif para karyawan dan manajer.

mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan

untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan, mereka melakukan survey. Ada 3 jenis survey yang dilakukan, yaitu survey gambaran umum, survey untuk mahasiswa, dan survey untuk staff fakultas. Dari hasil survey tersebut, terbentuklah suatu tim marketing yang bekerja untuk benar-benar mencari tahu gambaran dari Universitas Oregon dan apa yang benar-benar diinginkan pelanggannya. Dari hal ini ternyata timbul masalah besar, yaitu: untuk menciptakan sebuah sistem yang ampu emuaskan pelanggan ternyata bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan tahapan-tahapan.

rencana perubahan besar-besaran dari manajemen atas (Top Management). Dikenal juga dengan ”rencana Hoshin”

ada 5 tahapan besar yang dilakukan dalam fase ini:

mengklarifikasikan misi
mengklarifikasikan pelanggan mereka
mengidentifikasi proses-proses yang penting dilakukan
mengembangkan visi
mengidentifikasi hal-hal yang menjadi prioritas dalam melakukan perubahan besar-besaran (misalnya melakukan pembuatan rencana kerja yang lebih detil)

dari kelima hal tersebut, mereka menyadari bahwa kelima hal tersebut merupakan sebuah proses yang harus dilakukan berulang-ulang dan membutuhkan modifikasi jika diperlukan. Mereka juga menyadari bahwa setidaknya dibutuhkan waktu 5 tahun untuk mengimplementasikan kelima hal di atas.

setiap departemen mulai melaksanakan kelima rencana tersebut

departemen keauangan dan administrasi adalah departemen pertama yang melaksanakan kelima hal di atas, yang ternyata berdampak positif pada departemen tersebut, yaitu terciptanya TQM di dalam departemen tersebut. Hal ini ’merangsang’ departemen lain untuk sungguh-sungguh menerapkan kelima rencana yang telah ditetapkan.

membentuk tim manajemen harian

mereka membentuk tim kerja harian yang diketuai oleh seorang supervisor. Awalnya terbentuk 10 tim, yang anggotanya berasal dari departemen keuangan dan administrasi. Kesepuluh tim memiliki tugas dan bagian masing-masing. Tim-tim ini menggunakan survey dan flowchart (diagram alur) untuk mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pelatihan juga diberikan kepada tim-tim ini. Pihak manajemen mengatakan setidaknya diperlukan 400 tim kerja untuk mengimplementasikan TQM secara penuh di Universitas Negeri Oregon.

membuat program percobaan cross-functional

proses kerja yang terjadi terkadang melibatkan beberapa tim secara bersamaan sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik dari tim-tim ini. Karena beragamnya permasalahan yang ada, pekerjaan mereka melibatkan banyak fungsi pekerjaan (cross functional). Misalnya, mereka tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang ada melalui brainstorming, namun mereka juga harus mencari pemecahan yang ada. Dalam mencari pemecahan masalah ini, fungsi pekerjaan mereka menjadi banyak dan beragam, misalnya: mencari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kinerja mereka, mencari kebutuhan pelanggan, dan melakukan praktek langsung dalam memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut.

membentuk manajemen cross-functional

fase ini merupakan fase yang penting, karena manajemen harus mampu melakukan ’banyak’ pekerjaan seklaigus. Mereka harus mampu ’menyatukan’ tim-tim kerja yang berasal dari berbagai departemen. Mereka juga harus mampu memberikan pelatihan yang memadai, melaksanakan tugas-tugas manajerial harian, dan mengidentifikasi alat dan teknik peningkatan mutu yang paling cocok.

membuat laporan dan kesimpulan, serta pemberian penghargaan

evaluasi dan timbal balik terhadap laporan rutin merupakan hal penting dalam implementasi TQM di Universitas Negeri Oregon. Laporan bulanan, khususnya mengenai peningkatan kinerja staff, dikirim ke wakil ketua departemen keuangan dan administrasi, kemudian dibahas bersama dengan ketua-ketua bagian yang lain . Peningkatan yang ada benar-benar dipantau dan target-target berikutnya langsung ditetapkan. Peningkatan gaji diberikan berdasarkan peningkatan kinerja ini.

Ada 3 jenis penghargaan yang diberikan kepada staff Universitas negeri Oregon terkait kinerjanya:

· penghargaan kualitas (quality award)

diberikan kepada staff yang memberikan dampak perubahan positif yang signifikan kepada universitas

· penghargaan berang-berang (beaver award-nama binatang, maskot dari universitas)

diberikan kepada staff atau tim kerja yang mampu memberikan kinerja yang tinggi kepada universitas

· penghargaan penampilan luar biasa (great performance award)

diberikan kepada staff yang mampu memberikan kinerja di atas standar yang ditetapkan universitas.

Universitas ini juga berpartisipasi pada acara ’Pekan Kualitas’ yang diadakan oleh perusahaan Xerox , di mana tiap-tiap tim kerja dari universitas ini melakukan presentasi dan pameran akan hasil kerja yang telah mereka lakukan, dan kemudian dipilih tim yang terbaik. Hadiah berupa uang yang disponsosri oleh Xerox.

LANGKAH-LANGKAH MEMULAI TQM DARI SEGI AKADEMIS

Melaksanakan peningkatan kualitas dari segi administratif dan akademis merupakan hal penting yang harus dilakukan tiap institusi pendidikan tinggi. Universitas Negeri Oregon agak terlambat melaksanakan hal ini. Mereka baru melaksanakannya di tahun kedua setelah pencanangan program TQM. Hal ini diawali dengan diadakannya workshop bagi para pemimpin di bidang akademis, yaitu dekan dan kepala-kepala departemen. Dari workshop tersebut, lahirlah program-program yang mencakup 4 area dalam implementasi TQM dari segi akademis. Keempat area tersebut adalah:

peningkatan kualitas pengajaran

seorang profesor dari teknik kehutanan meminta mahasiswanya untuk membentuk tim TQM yang bertugas memantau cara mengajarnya. Seorang pengajar dari fakultas komunikasi meminta mahasiswanya melakukan survey mengenai metode pengajaran yang diinginkan. Dari kedua hal ini, penampilan dosen dapat diukur demi terciptanya peningkatan kinerja mereka, selain itu, metode pengajaran yang paling disukai mahasiswa juga dapat diketahui.

mengajarkan TQM

kelas-kelas baru mengenai TQM dibuka di fakultas bisnis dan teknik, baik untuk S1 maupun S2. pemimpin-pemimpin organisasi kemahasiswaan diminta berpartisipasi dalam kelas-kelas ini dan membuat tulisan-tulisan mengenai TQM untuk dipraktekkan langsung dalam organisasinya.

penelitian TQM

penelitian-penelitian tentang TQM mulai banyak dilakukan di fakultas Bisnis dan program ekstensi.

administrasi akademis

pihak perpustakaan mulai menerapkan 3 tim TQM untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada pelanggan.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKANAAN TQM

Dalam laporan bulan Maret 1992, terungkaplah 7 hambatan dalam pelaksanaan TQM di Universitas Negeri Oregon, yaitu:

1. sikap skeptis

ada tanggapan-tanggapan yang meragukan TQM. Ada beberapa pihak yang menganggap bahwa TQM hanyalah slogan semata, hanya trend terbaru dalam manajemen dan akan segera berlalu apabila masanya telah usai.

2. masalah waktu

waktu yang diperlukan untuk implementasi TQM sangatlah banyak, khususnya untuk mengadakan perencanaan dan pelatihan, sehingga sebagian staff menganggap hal ini sebagai beban tugas tambahan.

3. istilah

TQM yang diterapkan dalam dunia industri memiliki beberapa istilah yang kurang cocok dipakai dalam dunia pendidikan, seperti ’kontrol kualitas’, ’pelanggan selalu benar’, ’pengukuran proses kinerja’, dll. Namun pihak universitas menekankan bahwa istilah menjadi tidak bermakna apabila dibandingkan dengan massud istilah tersebut. Jadi jangalah mempermasalahkan istilah, namun carilah dan terapkan inti dari istilah tersebut.

4. middle management

sistem ’tim kerja’ ternyata tidak dipahami di tingkat manajemen menengah di Universitas Negeri Oregon, sehingga terkadang beberapa program menjadi gagal karena para manajer ini masih memtahankan pola manajemen lama yang menekankan sistem ’manajemen atas-ke bawah’, mereka juga masih memegang teguh otoritas manajer, dan gaya kontrol seorang manajer.

5. kepemimpinan di universitas

masa transisi dari struktur fungsional di universitas menjadi ’tim-tim kerja’ bukanlah hal yang mudah. Mereka terkadang bingung dan mencampur-adukkan tugas-tugas mereka.

6. unit yang tidak fungsional

tim-tim kerja yang tidak fungsional harus menjalani ’program rehabilitasi’ terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya dalam implementasi TQM, karena tim yang tidak fungsinal dapat menimbulkan masalah terhadap implementsi TQM

7. sikap

terkadang terjadi penolakan terhadap perubahan yang ada, misalnya: ’ah saya tidak mau berubah, coba saja bila ada yang berani merubah saya’, atau ’kami tidak membutuhkan perubahan ini’, dan berbagai sikap negatif lainnya. Hal ini merupakan hal terpenting yang harus ditangani terlebih dahulu.

APAKAH TQM BENAR-BENAR DAPAT DILAKSANAKAN DI PERGURUAN TINGGI?

Hambatan merupakan hal yang wajar terjadi dari setiap perubahan. Yang menjadi pertanyaan, dari hambatan-hambatan yang ada, apakah TQM benar-benar bisa diterapkan di perguruan tinggi? Apabila kita melihat contoh di Universitas Negeri Oregon, maka sudah pasti jawabannya adalah YA!

Hasil yang diperoleh di Universitas tersebut menunjukkan bahwa, keseluruhan proses operasional mengalami peningkatan kinerja, mereka juga lebih mampu menghemat uang, sumber daya, dan waktu yang digunakan untuk operasional mereka. Para staff juga telah mampu menggunakan kemampuan kerja kelompok dan kemampuan memecahkan masalah. Kepauasan kerja dan moral para karyawan juga meningkat, dan yang terpenting adalah, pelanggan merasa terpuaskan, bahkan mereka merasa lebih dari puas akan pelayanan dari universits ini. Contohnya; pelayanan dalam hal pengurusan dokumen bantuan keuangan mahasiswa dapat dipercepat, respon staff dalam menerima telepon dari pelanggan juga lebih baik.

Untuk melengkapi pernyataan tentang keberhasilan TQM ini, Coate menyarankan 6 langkah kunci yang dapat diterapkan dalam implementasi TQM di perguruan tinggi:

1. adanya dukungan dari pemimpin atas

2. jangan hanya belajar teori TQM, tapi praktekkanlah ilmu itu dalam kehidpan sehari-hari

3. kerja tim sangatlah penting, tiap tim harus diberi kekuasaan untuk mengambil keputusannya sendiri, jangan terlalu banyak intervensi dari luar.

4. pelaksanaan TQM membutuhkan komitmen, waktu, dan biaya yang tidak sedikit.

5. perencanaan implementasi sangatlah penting. Harus telebih dahulu mengidentifikasi visi-misi, siapa pelanggan anda, prioritas kerja, dan perencanaan stratejik.

6. mulailah dari bagian/unit di universitas anda yang paling banyak mengalami masalah, yaitu bagian admimistrasi, baru kemudian anada melangkah ke bagian akademis.

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI AMERIKA SERIKAT

2008-04-30T18:56:00.000+07:00

I. PENDAHULUAN

Manajemen Berbasis Sekolah adalah salah satu bentuk reformasi pendidikan yang paling populer, yang telah diadopsi oleh banyak negara dan banyak sekolah di negara bagian di Amerika Serikat, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan performa sekolah. Manajemen berbasis sekolah ini memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang terlibat di sekolah untuk menentukan sendiri alokasi dana mereka, proses rekrutmen staff, dan proses belajar-mengajar yang terjadi di kelas. Yang membedakan manajemen berbasis sekolah ini dengan pola manajemen tradisional adalah bahwa pada model manajemen tradisional, tujuan dan standar pendidikan ditetapkan oleh pihak pemerintah pusat dan badan pendidikannya, sementara pada MBS, seluruh keputusan dan proses pelaksanaan pendidikannya diserahkan pada aktor-aktor tingkat sekolah.

Menyebarnya ketertarikan akan MBS bersumber pada opini bahwa sistem pendidikan tidak akan berjalan efektif apabila segala pengambilan keputusan dilakukan melalui birokrasi di kantor negara bagian, di mana kantor negara bagian tersebut terlalu besar, terlalu luas, dan terlalu jauh dari kebutuhan siswa. Penggagas ide tentang MBS berargumen bahwa di dalam sistem pendidikan harus ada pemindahan kekuasaan demi terciptanya peningkatan performa sekolah. Mereka berpendapat bahwa pendidik yang ada di sekolahlah yang paling dekat dengan siswa dan mengetahui kebutuhan mereka, karenanya orang-orang inilah (guru) yang memiliki posisi terbaik untuk merancang program-program yang mampu memenuhi kebutuhan para siswa. Pada saat yang sama, apabila guru diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan dan merancang program-program mereka sendiri, guru-guru ini akan memiliki rasa yang lebih besar terhadap sekolah dan bertanggungjawab lebih terhadap kemajuan sekolah. Penggagas MBS juga berpendapat bahwa dengan membagi sistem pengambilan keputusan, akan lebih mengefektifkan penggunaan sumber daya yang ada dan mengeliminr sumber daya yang tidak perlu. Berdasarkan pendapat ini, sekolah dapat merancang kebutuhan sumber daya mereka dengan lebih bijaksana, misalnya sumber dana untuk pengembangan karyawan dan dana untuk kebutuhan peralatan sekolah. Pihak sekolah lebih mampu merancang alokasi dana tersebut karena merekalah yang lebih mengetahui prioritas kebutuhan sekolah dibandingkan pihak negara bagian.

Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan sekolah di seluruh Amerika Serikat telah melaksanakan beberapa bentuk dari MBS. Usaha yang sama juga telah dilaksanakan di Australia, Canada, Perancis, New Zealand, Scandiavia, Spanyol, dan Inggris (Hasil penelitian Peck tahun 1997). Pembaruan sistem manajemen yang melibatkan pemindahan kekuasaan juga populer di kalangan bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Sejak tahun 1970an, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat harus berhadapan dengan adanya peningkatan persaingan dari negara-negara lain, seperti Jepang. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan di AS harus membentuk tim kerja karyawan demi terciptanya tujuan produksi yang efektif dan efisien, mengorganisasi kualitas produk, dan menentukan metode kerja yang terbaik bagi mereka. Sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dengan proses kerja di dalam perusahaan mulai ’dialihkan’ kepada karyawan karena karyawan-karyawan inilah yang paling tahu metode kerja apa yang terbaik bagi mereka. Perusahaan-perusahaan yang telah mempraktekkan sistem ini ternyata mengalami peningkatan dalam hal kepuasan, komitmen, dan produktivitas kerja karyawan. Perusahaan juga mengalami turunnya tingkat karyawan yang mengundurkan diri dan tingkat ’membolos’ karyawan. (Penelitian oleh Mohrman tahun 1994).

Makalah ini membahas tentang organisasi dan pengaturan sekolah di bawah MBS dan strategi-strategi yang mampu meningkatkan pencapaian siswa, berdasarkan penelitian tentang MBS yang dilakukan oleh Pusat pendidikan Pemerintah (Center on Educational Governance/CEG) dan konsorsium penelitian sekolah di Chicago (Consortium on Chicago School Research/CCSR). Penelitian ini dilaksanakan pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Bagian pertama akan membahas tentang sejarah singkat reformasi MBS di AS, dengan menggarisbawahi berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan MBS. Bagian berikutnya akan menganalisa konsekuensi diterapkannya MBS, untuk menjawab pertanyaan ”apa perbedaan yang diperbuat MBS di dalam operasional sekolah?”. Titik berat pembahasan ini terletak pada peran baru dan hubungan atara pihak sekllah dengan orangtua di dalam sekolah yang menerapkan MBS. Bagian ini juga memfokuskan faktor-faktor yang membedakan antara ’sekolah yang telah mengalami perbaikan (improving school)’ dengan ’sekolah yang masih berjuang (struggling school)’. Sekolah yang telah mengalami perbaikan adalah sekolah yang telah menuai hasil dari dilaksanakannya MBS. Sekolah ini telah mengalami perubahan organisasi sekolah dan telah memperbaiki praktek-praktek yang penting untuk proses pembelajaran siswa. Praktek-praktek tersebut di antaranya adalah: kepemimpinan sekolah yang efektif, hubungan partnership antara orangtua, masyarakat dan sekolah, kemampuan profesional dari komunitas guru dan staff, lingkungan belajar berpusat pada siswa, dan proses pengajaran berkualitas tinggi. Sekolah ini juga telah berhasil dalam peningkatan pencapaian siswanya. Di pihak lain, sekolah yang masih berjuang, telah mengadopsi MBS, namun belum mampu memberikan keleluasaan 100% kepada guru dan orang tua untuk terlibat secara nyata dan sistematis dalam restrukturisasi organisasi sekolah dan peningkatan proses belajar mengajar.

a. Sumber data

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pemerintah (CEG) mencakup seluruh sekolah di negara bagian, sementara Konsorsium (CCSR) hanya meneliti sekolah umum Chicaho. Fokus dari penelitian CEG adalah untuk mengidentifikasi kondisi organisasi seperti apa yang mampu membantu sekolah dalam menerapkan MBS demi terciptanya kemajuan dalam proses belajar-mengajar. Sampel yang digunakan meliputi 44 sekolah di AS, Kanada, dan Australia. Penelitian berfokus pada sekolah-sekolah besar di wilayah urban dengan populasi siswa lebih dari 60.00 orang. Sekolah-sekolah ini telah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari perubahan populasi dan rata-rata dari mereka telah melaksanakan MBS selama kurang lebih 4 tahun, meskipun ada sekolah yang telah melaksanakan MBS lebih lama dari itu. Penelitian CEG dilakukan melalui kunjungan lokasi selama 2 tahun dari periode 1993 dan 1994, serta telah mewawancarai lebih dari 500 orang yang terdiri dari anggota badan pendidikan, pengawas dan asosiasi pengawas sekolah yang ada di kantor negara bagian, serta kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid yang ada di sekolah.

Sementara pada CCSR, sejak awal pendiriannya di tahun 1990, organisasi ini telah melakukan banyak penelitian tentang pengaruh dari partisipasi secara demokrasi di tingkat sekolah serta penelitian tentang struktur organisasi sekolah dan instruksi pembelajaran. Ribuan siswa dan guru dari sekolah dasar dan sekolah emngeah telah berpastisipasi dalam penelitian, begitu juga dengan kepala sekolah dan anggota komite sekolah. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama tahun 1990-1996 menggunakan longitudinal analisis untuk standarisasi skor tes serta menggunakan metode yang valid dan mendalam.

II. GAMBARAN DAN ASAL MULA REFORMASI MBS DI AMERIKA SERIKAT

Di dalam sekolah yang menerapkan MBS, segala keputusan mengenai anggaran, staff, dan kurikulum dibuat oleh aktir tingkat sekolah yaitu kepala sekolah, guru, orangtua, dan masyarakat sekitar sekolah. Dari penelitian yang ada, sekolah MBS terkadang menerima anggaran yang pas-pasan sehingga dengan dana tersebut mereka harus mampu menutupi segala kebutuhan mereka sendiri. Karena itu, mereka melakukan kebijakan-kebijakan sendiri untuk operasional sekolah mereka. Sebagai contoh, ada sekolah yang langsung memberikan dana kepada para guru untuk membeli buku-buku yang diperlukan, sehingga sekolah tidak perlu mengeluarkan dana untuk menggaji asisten pustakawan. Ada juga sekolah yang lebih memilih untuk menggunakan sistem guru part-time (guru datang sesuai jamnya mengajar) dibandingkan sistem wali kelas (guru harus ada di sekolah setiap hari meskipun tidak ada jam mengajar). Sekolah MBS juga biasanya memiliki kuasa untuk membuat misi sekolah dan bagaimana mereka meraihnya. Sebagai contoh, salah satu sekolah MBS di Rochester, New York, memfokuskan misi mereka untuk membentuk siswa menjadi lebih bertanggungjawa terhadap lingkungannya dan menjadi warga negara yang efektif. Untuk melaksanakan misi ini, sekolah tersebut melakukan perubahan pada jam sekolah sehingga siswa dapat melakukan kerja sukarela (volunteer) pada komunitas masyarakat mereka.

Apabila menengok ke belakang, MBS sebenarnya bukan fenomena baru pada sejarah reformasi pendidikan Amerika. Element MBS dapat ditemukan sejaka awal tahun 1900an. Beberapa peneliti mencatat bahwa MBS timbul ke permukaan setelah adanya tekanan pada masa-masa kritis, misalnya pada masa demonstrasi guru dan masa perang dunia. Tekakan tersebut sepertinya telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya melakukan perubahan sistem yang ada menjadi sistem yang lebih baik agar lebih mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Bukti-bukti yang ada juga menunjukkan bahwa ketika terjadi perubahan sistem tersebut, maka tombak kekuasaan bergeser dan terciptalah suatu keseimbangan kepemimpinan.

Penggunaan MBS untuk merespon krisis, pertama kali muncul saat terjadi pergerakan kelompok guru (1909-1929), di mana perwakilan guru telah terpilih untuk melayani di dalam kelompok guru dan diberi kekuatan untuk membuat kebijakan-kebijakan di dalam sekolah. Pergerakan ini terinspirasi oleh adanya pergerakan buruh saat itu dan hasil dari pergerakan ini terealisasi dalam salah satu bentuk MBS, yaitu adanya suatu badan di sekolah yang didominasi oleh guru.

Masa deprsi yang terjadi di AS dan perang dunia kedua, telah memunculkan Gerakan Demokrasi Administrasi (1930-1950), di mana pada saat itu ada desakan untuk meningkatkan peran orangtua, guru, siswa, dan masyarakat di dalam sekolah secara lebih demokratis lagi. Karena itu dibentuklah komite sekolah untuk menampung beragam aspirasi yang timbul terhadap sekolah.

Pada pertengahan tahun 1960an, MBS menjadi lebih populer lagi selama masa Pergerakan Kontrol Komunitas (1965-1975), yang timbul akibat kurangnya perhatian agen-agen pelayanan publik terhadap kaum miskin. Selama masa ini, mulai bermunculan kelompok-kelompok luar sekolah yang terdiri dari pemimpin komunitas masyarakat dan orangtua dari kaum minoritas, yang terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah. Tidak seperti 2 gerakan sebelumnya, di mana inisiatif datang dari pihak dalam sekolah, maka gerakan kontrol komunitas dipimpin oleh pemimpin yang berasal dari luar sekolah yang menginginkan keterlibatan di dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Dari seluruh kisah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa MBS merupkan jalan keluar dari krisis yang ada. Pada saat yang bersamaan, keinginan untuk merealisasikan MBS timbul dari berbagai kelompok dengan keinginan yang sama yaitu desentralisasi. Namun ketika krisis tersebut terselesaikan dan keinginan akan pengalihan kekuasaan terpuaskan, sistem kembali ke sentralisasi lagi. Begitu polanya. MBS benar-benar diusulkan menjadi obat akan krisis di AS ini baru sekitar tahun 1980an.

Pada masa itu, rancangan MBS yang diadopsi, lebih banyak dilakukan oleh dinas pendidikan lokal dan pengawas negara bagian yang merasa kewalahan saat harus mengawasi seluruh sekolah di negara bagian tersebut. Inisiatif terkadang juga datang dari serikat guru yang menginginkan peran dalam peningkatan profesionalitas mereka. Namun dalam beberapa kasus, daerah yang mulai mengimplementasi MBS biasanya berhadapan dengan proses tawar-menawar yang panjang dengan pihak sekolah, khususnya berkaitan dengan masalah gaji. Ada kasus pula, di mana sekolah mengimplementasikan MBS namun dibawah pengawasan pengawas negara bagian. Di beberapa negara bagian, seperti Texas, Kentucky dan Illinois, rancangan MBS telah dibuat oleh pihak negara bagian. Dari hal tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat keengganan dari pihak sekolah untuk melaksanakan rancangan tersebut sehingga implementasinya berjalan lambat dan tidak memberikan hasil yang menggembirakan.

Selama kurun waktu 1980-1990, setidaknya ada 3 bentuk MBS yang diterapkan di As. Bentuk yang pertama adalah kontrol kepala sekolah, di mana kepla sekolah diberikan kekuasaan penuh oleh negara bagian untuk mengambil keputusan. Orang tua dan guru berperan sebagai penasihat kepala sekolah, dan komite sekolah boleh ada boleh juga tidak. Bentuk kedua adalah desentralisasi administrasi atau kontrol guru, di mana kekuasaan diserahkan kepada hirarki profesional, yaitu guru. Pada model ini, sekolah biasanya memilih sekelompok guru untuk menjadi komite dan berperan sebagai badan pembuat keputusan di sekolah. Orangtua dan staff administrasi lainnya terkadang juga tergabung dalam komite ini. Bentuk yang ketiga, kekuasaan dan akuntabilitas diserahkan kepada orang tua dan masyarakat di bawah kontrol komunitas. Alasan dibentuknya kontrol komunitas ini karena merekalah yang menjadi konsumen pendidikan yang utama, di mana orang tualah yang paling peduli terhadap apa yang terjadi pada anak mereka, sedangkan masyarakat, khususnya masyarakat bisinis peduli akan nasib masa depan di tingkat lulusan sekolah di dunia kerja.

Meskipun ada perbedaan bentuk MBS yang diadopsi, namun secara garis besar terdapat beberapa kesamaan karakteristik. Pertama, sekolah MBS biasanya memiliki komite atau badan inti yang anggotanya merupakan kombinasi dari staff, guru, orangtua, masyarakat, dan terkadang siswa (sekolah menegah). Anggota komite ini dipilih oleh perwakilan mereka atau oleh seluruh komunitas sekolah. Komite ini bekerja dalam jangka waktu teretentu. Dalam hal kekuasaan, komite ini dapat berperan sebagai pemberi saran untuk kepala sekolah, dapat juga diberi kekuasaan penuh untuk mengambil seluruh keputusan mengenai budget, staff, dan kurikulum. Terkadang kepala sekolah dapat juga memnjadi kepala komite ini. Persamaan lainnya adalah, pada sekolah MBS biasanya terdapat suatu sub-komite, tim kerja, atau tim tugas, untuk membantu komite. Terkadang kelompok-kelompok ini bekerja sebagai perpanjangan tangan komite, mereka dapat juga memberikan saran kepada komite, bahkan dapat juga berperan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dalam hal kurikulum, ujian siswa, dan instruksi pengajaran. Kesimpulannya, di dalam MBS, terdapat berbagai jenis kelompok untuk mendiskusikan ide-ide mereka sehingga kelompok-kelompok memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Di dalam MBS, ada beberapa element MBS yang memiliki variasi dalam penerapannya. Ada yang telah ditetapkan oleh negara bagian, ada pula yang dibuat sendiri oleh pihak sekolah. Rancangan MBS biasanya ditetapkan oleh kantor negara bagian, namun mengenai komposisi komite sekolah biasanya diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sebagai contoh, komite di sekolah menengah biasanya melibatkan perwakilan siswa, sementara komite di sekolah dasar lebih melibatkan orang tua. Jadwal pertemuan komite dan bagaimana proses pengambilan keputusannya juga diserahkan kepada sekolah. Jenis kekuasaan yang diserahkan juga bervariasi. Yang paling sering adalah keputusan mengenai budget, kemudian mengenai rekrutmen staff, dan terakhir mengenai kurikulum.

III. KONSEKUENSI DARI REFORMASI MBS

a. Perubahan Organisasi dan Manajemen Sekolah

Pertanyaan yang paling sering muncul terkait dengan pelaksanaan MBS adalah, seberapa besar kekuasaan itu dialihkan dan siapa yang nantinya memegang kekuasaan itu. Negara bagian yang dibahas dalam makalah ini, telah melakukan pemindahan kekuasaan dan pemberian otonomi kepada sekolah, khususnya mengenai budget, staff, kurikulum, dan pengambilan keputusan tentang instruksi pengajaran. Peneliti menemukan perbedaan yang mendasar antara sekolah yang telah mengalami perbaikan (improving school) dengan sekolah yang masih berjuang (struggling school).

b. Struktur Pengambilan Keputusan yang Baru di Sekolah

Sekolah yang telah mengalami perbaikan (improving school), merasakan sekali keuntungan dari pembagian kekuasaan ke seluruh organisasi sekolah melalui komite dan sub-komite sekolah yang menampung aspirasi dari stakeholders. Sekolah ini juga memiliki tim pengambil keputusan yang anggotanya terdiri dari para guru sehingga mampu mencakup seluruh guru di sekolah secara horisontal (mencakup setiap tingkatan kelas), dan secara vertikal (mencakup berbagai bidang studi yang ada seperti matematika, sains, dll). Selain menjadi anggota dari tim tiap tingkatan kelas dan tim mata pelajaran tertentu, guru juga menjadi anggota sub-komite sekolah yang bertujuan menetapkan prioritas dan tujuan sekolah. Yang menarik, hubungan yang terjadi antara tim-tim ini, ternyata sama untuk setiap improving school yang diteliti, meskipun sekolah-sekolah ini menerapkan model MBS yang berbeda.

Dalam operasionalnya, tim pengambil keputusan ini memiliki struktur formal, dengan anggota yang telah ditetapkan dan jadwal pertemuan yang rutin. Agenda pertemuan selalu dibahas dalam tipa pertemuan dan hasilnya akan diinformasikan kepada orang tua dan masyarakat melalui koran sekolah.

Sebagai tambahan, improving school biasanya memiliki rencana stratejik yang terfokus. Sebagai contoh, di Chicago, rencana perbaikan dan peningkatan sekolah merupakan mekanisme kunci yang mampu menyatukan orang tua, masyarakat dan para guru untuk duduk bersama membahas rencana-rencana stratejik demi kemajuan sekolah. Rencana tersebut biasanya mencakup tujuan dan rencana spesifik untuk peningkatan dan perbaikan sekolah. Di dalamnya uga terdapat proses monitoring dan penandaan untuk tiap tahapan sehingga kemajuan yang terjadi dapat diukur. Rencana stratejik ini biasanya membantu pihak sekolah dalam mencegah terjadinya perpecahan dan ketidakharmonisan di dalam menjalankan program-program sekolah. Selain itu, dapat juga membantu sekolah dalam merancang program-program baru.

Sekolah yang sudah berhasil menjalankan perubahan di sekolahnya, biasanya memiliki visi yang tercatat dengan jelas ( yang mencakup nilai dan tujuan yang diharapkan muncul dari siswa sebagai output pembelajaran). Visi tersebut mampu menjadi ’pegangan’ dalam pelaksanaan kurikulum sekolahnya serta berguna sebagai alat pengambil keputusan di dalam melaksanakan reformasi sekolahnya. Visi ini juga berperan sebagai fokus yang konstan/tetap di dalam proses pembelajaran. Di dalam improving school, visi ini selalu berkembang sejalan dengan dialog yang dilakukan oleh aktor-aktor tingkat sekolah mengenai tujuan dan model pendidikan yang diinginkan. Hal ini membuat semua pihak memiliki aspirasi dalam menentukan apa yang mereka inginkan terhadap sekolah., sehingga nantinya mereka akan bekerja lebih keras dan sukarela untuk membantu mewujudkan misi tersebut.

Kesimpulannya, di dalam improving school, terdapat berbagai forum dan fasilitas di anatar para stakeholders untuk menyampaikan aspirasinya. MBS yang telah dilaksanakan juga memberikan kesempatan yang lebih luas kepada banyak orang maupun banyak kelompok orang, sehingga beban yang ditanggung oleh anggota komite sekolah tidak terlalu berat dan komitmen yang tercipta juga lebih besar. Sedangakn pada struggling school, kekuasaan yang ada di sekolah lebih ditekankan pada beberapa orang saja, biasanya hanya kepada kepala sekolah dan beberapa kelompok guru. Sub komite dan kelompok-kelompok lain tidak diberikan partisipasi yang besar sehingga komitmen yang tercipta terkadang hanya slogan belaka. Yang lebih parah, di dalam struggling school sering terjadi kekacauan kekuasaandan pencampur-adukan pembahasan masalah dengan pembahasan tentang visi. Sehingga sekolah ini terkadang menjadi bingung dan tidak tahu harus memulai dari mana dialog dengan stakeholders untuk menyimpulkan tujuan sekolah.

c. Perubahan Peran Kepala sekolah

Di dalam MBS, kepala sekolah memiliki hak akan kekuasaan yang lebih besar. Di dalam manajemen tradisional, kepala sekolah harus menerima guru yang ’diberikan’ oleh kantor negara bagian (biasanya guru-guru yang senior), namun di bawah MBS, kepala sekolah biasanya memilih dan merekrut staff profesional yang mereka inginkan. Kepala sekolah biasanya berhati-hati dalam melakukan rekrutmen. Mereka akan mencari guru baru yang kompeten yang mampu bersinergi dan mewujudkan visi sekolah.

Kepala sekolah yang efektif biasanya akan menerima saran dari para stakeholders, sehingga meskipun kepala sekolah memeiliki hak akan kekuasaan yang lebih besar, ia akan membagi kekuasaan tersebut dengan pihak-pihak yang terkait dengan sekolah dalam rangka menegakkan komitmen reformasi. Sebagai contoh, sekolah yang menerapkan model ’kontrol kepala sekolah’ biasanya menjalankan sekolahnya dengan cara sebagai berikut: kepala sekolah biasanya akan berkonsultasi dan bersandar pada asara perwakilan kelompok dalam pengambilan keputusanya yang dilakukan olehnya. Dan biasanya, kepala sekolah di dalam MBS akan menggunakan strategi pendeklatan yang baik terhadap manajemennya.

Dari beberapa model MBS yang ada, ditemukan kesamaan bahwa kepala sekolah memiliki tanggungjawab yang lebih besar pada sisi manajerial. Kepala sekolah pada ’improving school’ dipandang oleh para gurunya sebagai manajer yang efektif, sehingga hal-hal dapat berjalan lancar di sekolah itu. Di dalam sekolah tersebut, dapat dipastikan setipa guru mendapatkan buku-buku yang mereka perlukan untuk proses pengajarannya. Kepala sekolah juga menjamin dukungan akademik dan sosial kepada para murid sehingga gangguan di kelas dapat diminimalisir. Kepala sekolah juga selalu berusaha melindungi para gurunya dari masalah-masalah kecil yang mungkin mengganggu proses pengajaran. Kepala sekolah juga berperan sebagai pembuka pintu kepada suatu dunia baru, pemberi ide-ide dan informasi sumber-sumber pendanaan bagi sekolah. Kepala sekolah juga harus dikenal oleh masyarakatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam kegiatan masayarakat, memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar agar tidak memberikan stempel negatif ke sekolah, serta mencegah penjualan barang-barang dari masyarakat yang merugikan siswa, seperti minuman keras.

Kepala sekolah di ’ímproving school’ bekerja untuk fokus kepada proses pembelajaran siswa. Ia akan memberikan standar yang tinggi pada proses pengajaran dan mendorong guru untuk berani mengambil resiko dalam mengembangkan metode-metode baru pengajaran yang lebih menarik. Beberapa kepala sekolah bahkan secara teratur mengunjungi kelas untuk menunjukkan perhatian memonitor kemajuan dalam proses pengajaran. Karena telah memiliki pengetahuan yang baik akan kurikulum dan instruksi pengajaran, maka kepala sekolah sebaiknya mampu mengembangkan cara-cara terbaik yang dapat ditularkan kepada guru dalam menjalankan kelasnya. Kepala sekolah juga harus mampu menggabungkan ide dari para orang tua dan guru dalam rangka mengembangkan instruksi pengajaran yang baik.

Kebalikannya, MBS tidak terlalu sukses dilaksanakan apabila kepala sekolah terlalu menjalankan agendanya sendiri sehingga tidak melibatkan pihak-pihak lain. Banyak kepala sekolah di ’struggling school’ dicap oleh staffnya sebagai kepala sekolah yang ’autokratis’. Kepala sekolah jenis ini biasanya menentukan jenis pembahasan macam apa yang akan dilakukan di dalam komite. Dalam penyusunan visi sekolah tak jarang ia lakukan sendiri tanpa pertimbangan para staff. Hal ini biasanya menimbulkan perselihan antara guru dengan kepala sekolah. Guru sering menolak arahan dan bimbingan dari kepala sekolah tersebut karena para guru ini merasa ’tidak memiliki’ sekolah tersebut, sehingga rasa tanggung jawab guru terhadap keberhasilan program sekolah juga kurang.

IV. PEMAIN-PEMAIN BARU DI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI SEKOLAH

Di dalam sekolah MBS, biasanya telah terdapat perubahan dalam proses belajar-mengajar sehingga tercipta sistem kepemimpinan baru yang melibatkan banyak pihak seperti guru dan pemimpin masyarakat, untuk membantu kepemimpinan kepala sekolah. Sekolah MBS juga telah menekankan pentingnya pengembangan kepemimpinan di antara kelompok-kelompok stakeholders, baik di dalam maupun di luar komunitas.

a. Guru

Keterlibatan guru di dalam MBS cukup bervariasi, mulai dari pihak penasihat sampai pihak pengambil keputusan. Ada beberapa guru yang memiliki peran terbatas, namun ada juga yang memiliki peran yang lebih luas lagi menyerupai peran kepala sekolah, yaitu mengambil keputusan yang mempengaruhi operasional sekolah. Dari beberapa sekolah MBS, guru menempati posisi terbesar dalam komite sekolah, guru juga memiliki peningkatan peran dalam pengambilan keputusan di luar area instruksional, serta memiliki peran dalam menetukan kebijakan-kebijakan di sekolah. Namun hal ini tidak dapat dilihat di Chicago, di mana yang bereparn besar adalah orang tua.

Di dalam ‘improving school’ , sekelompok guru yang terpilih memiliki peran dalam hal pengembangan budget dan jadwal pengembangan profesional. Guru-guru ini juga memiliki kemampuan dalam mengembangkan kemampuna instruksioanl dan terlebih mereka memiliki peran untuk membuat orang tua merasa nyaman dalam ikut serta menyumbangkan saran demi reformasi sekolahnya.

Seperti terungkap dalam penelitian David (1996), guru-guru ini mampu mengembangkan jiwa kepemimpinan mereka dalam mengembangkan program-program sekolah dan mampu melibatkan individu-individu yang ada di sekolah untuk berperan aktif. Hal ini berlawanan dengan keadaan di ‘struggling school’ di mana guru memeiliki peran hanya sebatas dalam kelasnya dan tidak memiliki peran kepemimpinan dalam keseluruhan sekolah.

Kepala sekolah memiliki peran penting untuk membangun kapasitas internal para guru dalam hal kepemimpinan. Kepala sekolah harus memiliki komitmen dalam menjalankan program pengembangan guru, khususnya dalam hal kurikulum dan instruksi pengajaran, sambil tak lupa juga menyentuh area budgeting dan kerja tim. Kepala sekolah harus meluangkan waktu akan hal ini dan menyedikan sumber daya yang mendukung. Dalam membangun kapasitas sumber daya manusia ini, pihak sekolah membutuhkan kerja sama dengan pihak luar seperti universitas, organisasi non profit, serta lembaga-lembaga pendidikan profesional lainnya untuk membrikan pelatihan dan konsultasi. Apabila program pengembangan SDM telah berjalan baik, maka tak heran apabila operasional sekolah akan mengalami peningkatan kualitas.

Di dalam ’improving school’ , topik-topik yang diberikan dalam pengembangan SDM juga telah mengalami perluasan, tidak sebatas pada kurikulum dan proses mengajar saja, namun juga mencakup pelatihan kepribadian (pembuatan keputusan, manajemen konflik, dan kerjasama), pelatihan manajemen (bagaimana emimpin rapat, mengatur dana, dan melakukan interview), serta pelatihan peningkatan program sekolah.

Program pengembangan profesionalitas karyawan di dalam ’improving school’ merupakan rencana stratejik, artinya, program ini akan selalu dimasukkan dalam agenda reformasi sekolah. Komite sekolah juga selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang muncul dalam program ini. Selain itu, program ini selalu diadakan secara berkala dan tercipta komunitas guru profesional. Sebagai contoh, guru-guru akan mempersilahkan rekan-rekan guru lainnya untuk masuk ke dalam kelasnya dan melakukan observasi. Mereka akan saling berbagi tips tentang cara terbaik dalam menjalankan kelasnya.

Berlawanan dengan yang terjadi di ’struggling school’, peneliti kurang menemukan bukti akan adanya komunitas guru profesional ini, dan program pengembangan SDM dipandang sebagai program individual, bukan program sekolah secara garis besar. Pelatihan-pelatihan yang diadakan hanya menjangkau sebagian kecil guru-guru inti, dan lebih seperti program instan, jadi bukan merupkan program berkala dan jangka panjang. Di sebuah ’struggling school’, bahkan ditemukan bahwa lebih dari seperempat staff sekolah yang tidak hadir dalam program pengembangan SDM.

b. Orang tua

Sekolah MBS biasanya melibatkan orang tua dalam operasional sekolah serta meminta partisipasi mereka dalam kebijakan-kebijakan sekolah. Di Chicago, peran orang tua dan anggota masyarakat lainnya sangat besar. Mereka memilih kepala sekolah, mempengaruhi pembuatan perencanaan sekolah, dan mengatur budget. Di ebberapa sekolah MBS lainnya, yang terlibat dalam komite sekolah adalah orang tua dari kelompok pelayanan sosial. Ada juga yang melibatkan orang tua karena keahlian mereka, misalnya dalam hal teknologi.

Bukti menunjukkan bahwa, adanya partisipasi dari komunitas lokal dalam pengambilan keputusan di sekolah, akan meningkatkan tanggungjawab dan dukungan dalam pelaksanaannya. Yang perlu diperhatika saat ini adalah bahwa partisipasi orang tua semkain menurun (orang tua yang bekerja akan kesulitan waktu dalam menghadiri pertemuan komite), hal ini dapat dilihat di Chicago di mana angka partisipasi orang tua semakin menurun.

Dalam penelitan yang dilakukan oleh David (1996), Guskey dan Peterson (1996), terlihat bahwa pengembangan profesional para guru dan stakeholders lainnya akan membantu meningkatkan partisipasi dalam sekolah. Di dalam sekolah dasar yang masuk kategori ’improving school’, dukungan orang tua terlihat dari adanya kelas-kelas pelatihan untuk orang tua, misalnya pelatihan untuk memonitor proses belajar anak di rumah dan memeriksa hasil pekerjaan anak. Namun, di ’struggling school’, tidak ada inisiatif semacam itu, bahkan orang tua tidak merasa nyaman untuk datang ke sekolah, khususnya bagi orang tua yang tidak bisa berbahasa inggris. Sama seperti para guru, orang tua yang duduk dalam komite sekolah biasanya tidak diberi pelatihan dalam peran baru mereka sebagai pengambil keputusan di sekolah sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam manajemen sekolah.

c. Pengurangan peran kantor negara bagian

Pemindahan kekuasaan dan hak kekuatan bagi sekolah membuat berkrangnya peran kantir negara bagian. Tanpa perubahan struktur kantor negara bagian, sekolah akan mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan, karena masih mungkin terjadi tekanan dari pihak-pihak ’di atas’. Namun, setelah terjadinya pemindahan kekuasaan, sekolah tetap memerlukan bimbingan. Penelitian menyatakan bahwa, negara bagian dapat berkontribusi positif dalam pemindahan kekuasaan dalam tiga hal:

1. memberikan otonomi yang nyata kepada sekolah

2. mendukung sekolah dalam membangun kapasitas local dan menciptakan inovasi untuk sekolahnya.

3. menciptakan system akuntabilitas yang dapat dilaksanakan baik di sekolah maupun di Negara bagian.

Di dalam beberapa bagian yang diteliti, beberapa pegawai kantor negara bagian tidak siap untuk perubahan ini. Sebagai contoh kasus, para pegawai kantor negara bagian yang sekolah-sekolahnya sudah menjalani MBS, tidak mendapatkan pelatihan akan peran dan tanggung jawab mereka yang baru.

Penjelasan dari ketiga poin di atas:

1. memberikan otonomi

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komite sekolah memiliki kekuatan yang terbatas, hanya sebagai penasihat atau anggota pasi dari proses pengambilan keputusan. Guru dan orang tua tidak dberikan kekuasaan untuk mengatur, mereka tidak memiliki suara dalam menentukan masalah-masalah utama di sekolah seperti kurikulum dan instruksi pengajaran. Peran mereka sebatas dalam hal jadwal agenda sekolah, cara pengumpulan dana dan melaksanakan perintah negara bagian.

Apabila negara bagian memiliki keterbukaan dalam menciptakan otonomi bagi sekolah, maka sekolah akan menggunakan kekuatam tersebut untuk meningkatkan sistem belajar-mengajar mereka. Pengawas dan pegawai negara bagian lainnya harus mengurangi ’kekuasaan’ mereka, sehingga sifat pekerjaan mereka harus berubah dari ’memerintah’ menjadi ’melayani’. Sebagai contoh, di Edmonton (Kanada), sekolah memiliki hak untuk menggunakan uangnya untuk melakukan pengembangan profesional di luar negara bagian.

2. membangun kapasitas lokal dan menciptakan inovasi

pada ’struggling school’, negara bagian kurang mampu membrikan informasi kepada sekolah secara cepat, sehingga hal ini menyulitka pihak sekolah untuk memberikan rekasi yang cepat pula terhadap informasi tersebut. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam MBS karena sekolah memerlukan akses yang cepat terhadap informasi. Di Australia, solusi yang dilakukan oleh negara bagian Victoria adalah dengan menginstall komputer interaktif secara on-line di tiap sekolah yang terhubung dengan kantor negara bagian, di mana komputer-komputer tersebut memiliki data mengenai budget, personil staff, pencapaian siswa, serta data tentang pembelian dan inventaris sekolah, sehingga anatar sekolah dengan kantor negara bagian dapat berbagi informasi dengan cepat. Sistem ini merupakan sistem yang paling maju di antara tenpat-tempat lain yang diteliti (Edmonton, Jefferson County (Kentucky), dan Chicago), meskipun mereka juga telah memiliki sistem yang mirip seperti ini.

Hal lain juga terkait dalam membangun kapasitas lokal adalah elemen gaji atau insentif tambahan. Meskipun ada beberapa pilihan dalam memebrikan gaji, namun di dalama MBS, yang pasti harus ada penghargaan berupa gaji atau insentif bagi guru-guru yang telah meningkatkan kemampuannya dalam tugas.

Contoh lain dari negara bagian yang telah menerapkan restrukturisasi dan total quality management ( jefferson County, Prince William County, dan San Diego) adalah adanya semboya bahwa sekolah adalah pelanggan dari Negara bagian. Bahkan pengawas dari Jefferson County mengatakan kepada para kepala sekolahnya bahwa mereka tak perlu berpikir dua kali untuk menghubunginya bila terdapat masalah.

Pengawas juga harus mampu memberikan keberanian kepada sekolah untuk berani mengambil resiko dalam program pengembengan sekolahnya. Mereka harus mendukung sekolah untuk berani mencoba cara baru dalam hal kurikulum dan instruksi pengajaran. Tentu saja dengan adanya dukungan dana dari negara bagian.

Dalam penelitian David (1996) serta Newmann dan Wehlage (1995), ditemukan bahwa, ’improving school’ tidak hanya bersandar pada negara bagian saja dalam program pengembangan profesionalnya. Sekolah ini melibatkan universitas perusahaan swasta, dan lembaga riset untuk memberikan pelatihan bagi staffnya. Sementara pada ;struggling school’ , meraka hanya mengandalkan negara bagian, sehingga materi pelatihan sangat terbatas tergnatung yang diinginkan oleh negara bagian tersebut.

3. menciptakan system akuntabilitas

garis besar pelaksanaan MBS adalah adanya otonomi yang lebih besar dari partisipasi di sekolah sehingga tercipta peningkatan akuntabilitas pula. Maksudnya adalah, dalam MBS, sekolah diberi kekuatan untuk membuat keputusan-keputusan sementara tugas utamanya untuk meningkatkan penampilan siswa tidak ditinggalkan dan dapat dikatakan akuntabel oleh negara bagian. Penelitian menunjukkan bahwa, cara terbaik untuk menjamin akuntabilitas sekolah adalah peningkatan professional guru dan peningkatan keterlibatan orangtua dan masyarakat. Yang dapat dikatakan sekolah yang akuntabel adalah sekolah yang mampu memenuhi tanggungjawabnya terhadap para siswa dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seefektif mungkin. Selain itu tentu saja peningkatan kemampuan guru dan perbesaran peran orangtua.

Salah satu unsur penting dalam akuntabilitas adalah adanya keharmonisan antara sekolah dengan negara bagian, khususnya dalam hal tujuan. Keharmonisan ini akan memudahkan perumusan nilai dan kekuatan yang dimiliki pihak sekolah. Apa yang terjadi apabila pihak negara bagianlah yang menentukan standar yang terkadang tidak sesuai dengan tujuan sekolah? Sekolah akan terperangkap dalam konflik kepentingan dan tujuan yang menjadi kabur. Karena itu pihak negara bagian harus bijaksana menentukan sistem akuntabilitas untuk mementukan hal-hal apa yang boleh bervariasi di tiap sekolah dan hal-hal apa yang harus sama.

Salah satu tujuan penting dari akuntabilitas adalah untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memiliki kemampuan yang rendah. Dalam hal ini, negara bagian memiliki hak untuk menempatkan sekolah-sekolah ini ke dalam masa remediasi atau masa percobaan. Tak jarang pula, dalam kasus seperti ini, sekolah mengalami perubahan konstitusi dengan dimasukkannya guru-guru baru yang kompeten.

Selain untuk emgidentifikasi sekolah-sekolah dengan mutu rendah, sistem akuntabilitas juga berfungsi untuk mengetahui kriteria-kriteria bagi sekolah yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi sekolah lain serta sebagai alat pengukur kemajuan sekolah. Dalam beberapa negara bagian, sekolah yang masuk kategori sekolah yang bagus dan mengalami kemajuan, akan menerima bonus berupa penghargaan atau uang. Keuntungan dari sistem akuntabilitas ini adalah bahwa negara bagian akan semakin memahami proses reformasi yang terjadi di sekolah sehingga negara bagian dapat menjadi penghubung bagi sekolah-sekolah dengan pola reformasi yang sama dan bagi sekolah mutu rendah untuk dapat mencontoh sekolah yang lebih sukses.

Sistem akunatabilitas yang digunakan di AS menggunakan skor tes yang telah distandarisasi sehingga dapat memberikan informasi yang layak. Yang diukur tidak hanya peningkatan kemampuan siswa, namun juga harus dikaitkan dengan kompleksitas siswa seperti mobilitas siswa, tingkat pendapatan keluarga, latar belakang kehidupan siswa, serta usaha yang dilakukan staff dalam meningkatkan kemampuan mengajar. Sehingga indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas bersifat multiple (banyak faktor).

V. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini, yang menggunakan beragam sampel sekolah dengan berbagai bentuk MBS yang digunakan, dapat digeneralisasi untuk sekolah yang ingin menerapkan MBS dalam rangka meningkatkan performa sekolah.

Bukti yang ada menjelaskan bahwa, apabila ingin memeproleh hasil yang nyata dari MBS, harus melakukan implementasi menyeluruh serta adanya dukungan nyata dari pemimpin lokal dalam memperkuat dukungan bagi proses pembelajaran siswa. Aktor tingkat sekolah juga memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa dan melakukan perubahan dengan meningkatkan kemampuan profesionalnya. Bagaimananpun juga, meskipun negara bagian telah membagi kekuasaan, tidak berarti skeolah dapat menjalankannya dengan efektif. Sekolah tetap membutuhkan dukungan dari negara bagian dan terkadang melibatkan pihak luar. Selain itu, sekolah juga perlu membuat struktur, meyakinkan berlangsungnya proses dan terciptanya insentif , demi adanya keterlibatan lebih dari partisipan.

Dengan adanya otonomi yang lebih besar, kepala sekolah dan guru dapat selangkah lebih maju. Namun kenyataan ini membuat bervariasinya keadaan di tiap sekolah. Kepala sekolah yang lemah, kurangnya respek akan kekuatan SDM, dan komite yang bersifat apatis sepertinya akan selalu ada dalam sekolah yang sedang mengalami reformasi.

Sekolah dengan mutu rendah memerlukan perubahan kebijakan yang serius. Di Chicago dan juga beberapa negara bagian di AS, mulai diberlakukan sistem ’masa percobaan’ oleh pengawas untuk sekolah-sekolah dengan mutu rendah ini. Penelitian ini baru berfokus pada efektivitas program ’masa percobaan’ ini, namun untuk implementasinya memerlukan perhatian yang ekstra yang didasarkan pada informas yangd apat diandalkan dan saran ahli.

Keseimbangan antara kontrol lokal dan pusat sangat diperlukan. Apabila terlalu banyak ikut campur, maka proses pemindahan manajemen menjadi tidak berarti. Di sisi lain, apabila terlalu sedikit pengawasan, maka kantor pusat bisa-bisa lepas tangan terhadap tanggungjawabnya di bidang pendidikan. Salah satu kunci untuk mengatur hal ini adalah adanya keseimbangan dari pusat untuk memainkan perannya dalam hal membangun kapasitas lokal, menciptakan inovasi dan menciptakan akuntabilitas sekolah dalam hal peningkatan performa siswa.

Catatan Tambahan

Pusat Pendidikan Pemerintah (The Center on Educational Governance / CEG) berlokasi di Universitas Southern California, di mana anggotanya merupakan gabungan dari fakultas pendidikan dan fakultas bisnis dan administrasi publik. CEG ini telah melakukan banyak penelitian yang di bidang manajemen pendidikan yang berfokus pada peningkatan produktivitas di sekolah dasar dan menengah pertama. CEG ini yang menerima dana dari pemerintah dan pihak swasta, menggabungkan penelitian (yang bertujuan untuk membentuk teori-teori baru tentang apa yang membuat sebuah sekolah berhasil) dengan action research (untuk memberikan praktek-praktek perubahan yang nyata). CCSR adalah federasi independen di Chicago, yang banyak melakukan penelitian untuk melihat kemajuan di sekolah umum Chicago serta untuk melihat kemajuan reformasi sekolah. Anggota CCSR melibatkan banyak komponen yaitu kelompok dari sekolah umum Chicago, federasi guru Chicago, kelompok advokasi pendidikan, dan badan pendidikan Illinois. Dana yang diperoleh berasal dari beberapa yayasan swasta.
Sampel sekolah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai daerah di negara bagian di AS, yaitu Bellevue (Washington), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Jefferson County (Kentucky), Milwaukee (Wisconsin), Prince William County (Virginia), Rochester (New York), San Diego (California) dan Sweetwater (California). Peneliti juga mengunjungi 14 sekolah di Edmonton an Alberta di Kanada serta di Victoria (Australia)

Halooo…

2008-04-30T18:54:00.000+07:00

Apakah siy?! Garing dey!! J

Selamat datang di blog pribadi saya. Mungkin bagi sebagian orang, isinya agak membosankan, tapi bagi saya pribadi blog ini menjadi sebuah kebanggaan karena pada akhirnya saya berhasil menyelesaikan magister pendidikan saya. Blog ini berisi pemikiran-pemikiran saya yang tak tersalurkan di surat kabar (hehe…), tugas-tugas pribadi saat perkuliahan berlangsung, dan kritik-kritik kepada pemerintah J

Siapa saja yang memiliki concern dengan dunia pendidikan Indonesia, boleh mengisi comments di blog ini. Syukur-syukur dapat membantu teman-teman yang sedang membuat tugas kuliah atau menyelesaikan thesis J

Selamat membaca!

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN SUPERVISI

2008-04-30T18:52:00.000+07:00

Wacana strategi bersaing menjadi topik sentral dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam menghadapi era globalisasi. Wacana tersebut tidak bisa dilepaskan dari tiga bahasan utama yaitu jasa atau layanan (service), kualitas (quality), dan kepuasan (satisfaction). Hal tersebut juga berlaku untuk dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Indonesia yang sedang berjuang demi peningkatan kualitas. Menanggapi hal tersebut, berbagai institusi pendidikan mulai berbenah diri dan melakukan perubahan-perubahan demi meningkatnya kualitas institusinya.

Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas, salah satunya menggunakan model pengelolaan pendidikan berbasis industri, khususnya bagi institusi pendidikan swasta untuk mengatasi semakin ketatnya persaingan di bisnis pendidikan. Pengelolaan model ini menjabarkan adanya upaya pihak pengelola institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan manajemen perusahaan. Dasar dari manajemen ini adalah konsep total quality management yang secara filosofis menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Strategi yang dikembangkan adalah, institusi memosisikan dirinya sebagai institusi jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Kualitas pelayanan yang diberikan institusi sangat mempengaruhi penilaian yang diberikan pelanggan.

Tjiptono dan Chandra dalam bukunya yang berjudul ’Service, Quality & Satisfaction’ mengatakan bahwa kualitas pelayanan berkontribusi signifikan bagi penciptaan diferensiasi, positioning, dan strategi bersaing bagi setiap organisasi, baik organisasi manufaktur maupun industri penyedia jasa, seperti industri pendidikan. Kualitas pelayanan pada akhirnya juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara penyedia barang dan jasa dengan pelanggan, memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi penyedia jasa tersebut.

Dalam studi mengenai kualitas pelayanan, terdapat beberapa model yang digunakan untuk menjabarkan kualitas pelayanan. Model kualitas pelayanan yang paling populer dan hingga kini banyak dijadikan acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah model SERVQUAL (service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam serangkaian penelitian mereka terhadap enam sektor jasa yaitu reparasi peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon interlokal, perbankan ritel, dan pialang sekuritas. Model SERVQUAL ini dikembangkan dengan maksud membantu para manajer dalam menganalisis sumber masalah kualitas dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas pelayanan jasa.

Lebih lanjut, menurut Parasuraman dkk. terdapat lima kesenjangan yang terjadi dalam service quality. Kesenjangan yang pertama adalah kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. Kesenjangan ini disebabkan karena ketidakcukupan komunikasi antara petugas di level front line service dengan manajemen. Kesenjangan yang kedua adalah kesenjangan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas pelayanan di mata konsumen. Kesenjangan ini disebabkan karena tidak adanya penyampaian standarisasi yang jelas dari pihak manajemen kepada pihak konsumen dan juga karena tidak ada standarisasi tugas kepada pihak front line service. Kesenjangan yang ketiga adalah kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan kenyataan delivery service di tingkat front line service. Faktor-faktor kunci yang menjadi penyebab utama antara lain karena role ambiguity, yaitu kecenderungan yang menimpa front line service terhadap kondisi bimbang dalam memberikan pelayanan karena tidak adanya standarisasi tugas yang jelas dari pihak manajemen, kurangnya sistem kontrol dari manajemen, serta kurangnya teamwork. Kesenjangan yang keempat adalah kesenjangan antara kenyataan delivery service quality dengan komunikasi eksternal kepada pelanggan. Penyebab utama kesenjangan ini adalah ketidakpastian komunikasi horizontal antar bagian dalam institusi. Kesenjangan yang terakhir adalah kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi tentang pelayanan.

Mempelajari kesenjangan dan penyebab utama kesenjangan pada service quality, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan utama yang menyebabkan kesenjangan service quality adalah kurangnya komunikasi, baik secara vertikal dari level manajemen ke level di bawahnya, maupun secara horizontal, dari bagian satu ke bagian lain dalam institusi. Miscommunication ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman karyawan akan tugas-tugasnya sehingga penyampaikan pelayanan kepada pihak konsumen tidak maksimal. Kurangnya komunikasi juga menyebabkan kurangnya kontrol dari pihak manajemen terhadap bawahannya sehingga karyawan tidak mengetahui bagian mana dalam pekerjaannya yang harus diperbaiki.

Untuk merumuskan suatu strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, perlu dikaji landasan teori yang tepat. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan adalah teori mengenai supervisi. Supervisi memiliki tiga tujuan utama yaitu peningkatan kualitas, pengembangan profesional, dan pemberian motivasi guru. Supervisi juga merupakan upaya yang efektif dalam mengusahakan peningkatan kualitas sekolah melalui peningkatan kemampuan guru dan stafnya untuk secara bersama-sama mengembangkan situasi belajar mengajar yang kondusif. Situasi belajar mengajar yang kondusif tercipta karena adanya peran komunikasi yang lebih efektif.

Seorang supervisor biasanya menitikberatkan kegiatannya pada pelaksanaan basic management skill seperti pengambilan keputusan, pendelegasian tugas, pengaturan komposisi departemen dan staf-stafnya, pengadaan pelatihan bagi karyawan baru, penilaian terhadap performance karyawan dengan tak lupa memberikan feedback terhadap karyawan tersebut, dan menjadi kepanjangan tangan manajer dalam menyampaikan kebijakan, peraturan, dan informasi-informasi yang penting bagi karyawan. Semua hal di atas mengarah kepada fungsi komunikasi yang efektif sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh supervisor adalah peningkatan performance karyawan yang nantinya akan terlihat pada peningkatan kualitas institusi tersebut.

Untuk memberikan hasil yang optimal, supervisi memerlukan manajemen yang baik. Proses ini bisa dimulai dari perencanaan supervisi, pengorganisasian supervisi, pelaksanaan supervisi, dan evaluasi terhadap supervisi yang telah dilakukan. Dennis Lock dalam ´Handbook of Management’ juga menyarankan bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas yang mengarah pada pelayanan kepada pelanggan, dibutuhkan suatu gaya manajemen yang baru, yang lebih menitikberatkan pengembangan kemampuan dan pengetahuan karyawan dari setiap level, melalui proses komunikasi yang berimbang, pelatihan, dan supervisi yang konsisten. Kesemuanya itu bertujuan agar para karyawan memahami dengan jelas segala tujuan dan target-target perusahaan, yang nantinya mengarah kepada perbaikan terus-menerus. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa proses komunikasi, pelatihan, dan supervisi yang dilakukan memerlukan disain manajemen yang baik agar mampu memotivasi karyawan untuk mendukung kualitas pelayanan.

Bagaimana pelaksanaannya di Indonesia?

Pilih-pilih sekolah

2008-04-30T18:50:00.001+07:00

Mumpung menjelang tahun ajaran baru, mau kasih tulisan buat orang tua murid nih dalam memilih sekolah. Akhir-akhir ini memang lagi nge-trend banget sekolah berlabel ‘national plus’, ‘international’, ‘bilingual’ dan yang sejenisnya. Ciri-cirinya yang kasat mata pasti gedungnya yang super megah, uang bayaran yang selangit, fasilitas yang (katanya) berstandar internasional, guru-guru yang (katanya) berstandar internasional, dan kurikulum yang (katanya) kurikulum internasional.
Nah ini yang harus dicermati para orang tua, karena ga selamanya sekolah megah dan bayaran yang mahal menjamin bahwa sekolah itu bagus. Dalam artian, banyak koq sekolah mahal semacam itu yang ternyata mutunya ga lebih bagus dari SD inpres di kecamatan.
Panduan utama dalam memilih sekolah adalah kualitas guru yang ada di sekolah itu, jangan Cuma terpana melihat guru ‘bule’ yang seliweran, tapi harus dicari tahu juga background si bule yang bersangkutan. Ada loh sekolah mahal yang ambil bule dari jalan Jaksa!!
Bule yang berkualitas untuk mengajar di sekolah biasanya memang berasal dari faculty of education or at least dia punya teaching certificate. Selain factor guru bule, perlu diliat juga kualitas guru lokalnya. Karena guru local ga kalah loh dari guru bule. Kami ini para guru produk local juga fasih ngajar dalam bahasa inggris (hehe…promosi). Orang tua perlu melihat latar belakang guru2 lokal ini. Misalnya asal universitasnya, major pendidikannya, dan juga bagaimana dia menangani psikologis anak. Jadi ga Cuma cas cis cus bahasa inggris, tapi guru juga harus menguasai materi yang akan diajarkan dan bisa mengajarkannya dengan baik. Selain factor guru, liat juga kurikulum yang digunakan. Kalau sekolah national plus, biasanya masih pake kurikulum nasional tapi disampaikan dalam bahasa inggris. Ada juga sekolah yang memang pake kurikulum luar. Yang paling banyak sih IB n Cambridge. Ada juga yang pake HSC New South Wales. Apapun itu, kurikulum yang dipake harus jelas panduannya. Nah, terkait dengan dengan kurikulum ini, biasanya ngaruh ke buku-buku pelajaran yang dipake. Kalo kurikulum national, biasanya masih pake buku-buku lokal tapi diperkaya dengan buku-buku luar, paling sering sih terbitan Singapore.
Setelah guru, kurikulum, n buku-buku pelajaran, baru deh liat fisik gedung dan fasilitas. Bukan berarti fasilitas ga penting, tapi itu bukan penentu utama mutu anak-anak kita koq. GURU yang BERKUALITAS jauh lebih penting!!!
Ada contoh nyata niy, Ga perlu sebut nama lah, tapi sekolah ini terletak di pinggiran selatan Jakarta. Dari luar sih, wuih keren banget gedungnya, fasilitasnya (kayaknya) nomor satu lah. Pokoknya bikin orang terpana. Tapi tahukah anda apa yang ada di dalam sekolah tersebut? Perpustakaan ga punya, guru-guru seadanya, maksudnya, guru-guru expatnya (mostly dari salah satu negara di timur tengah) ga jelas latar belakang pendidikannya, kurang menguasai bahasa inggris, n kurang menguasai psikologis anak. Dalam artian, mereka ngajar sekedarnya, ga peduli siswanya ngerti apa ga. Yang lebih parah lagi, beberapa dari oknum ini (hehe..) ga menguasai administrasi kelas, semisal mereka ga bisa bikin lesson plan, syllabus, dan hal-hal semacamnya. Bahkan saat mau pembagian report card, mereka nulis nilai semaunya banget!!! Ga diliat dari proses yang dialami siswa yang bersangkutan. Pokoknya asal deh!!!! Intinya, guru-guru expatnya sebenarnya kurang memenuhi syarat sebagai guru. Koq gw bisa tau siy? Ya tau dwong, kan sempet jadi detektif  Kurikulum yang dipake di sekolah ini juga ga jelas. Mereka pasang slogan ‘national plus school’, berarti pake kurikulum nasional dwong?? Pada kenyataannya, kurikulumnya Cuma kesepakatan dari guru-guru yang mengajar bidang studi tersebut. Yang lebih parah, salah satu guru TK di sekolah itu pernah nanya ke principal,’bu, sebenarnya kita pake kurikulum apa? Cambridge atau national?’ n u what apa jawaban si ibu principal? ‘ya terserah ibu aja lah!’ WHAT? Kurikulum koq terserah? Jadi kalo para gurunya mau ngajarin hal-hal yang asal ke murid bisa banged dwong?? Oia, sekolah ini juga sebenarnya melakukan beberapa pembohongan public, misalnya untuk menarik minat orang tua murid, mereka pasang slogan “juara olimpiade international”, padahal sebenarnya mah ga juga. Ada beberapa hal yang diputarbalikkan lah.
Pada intinya, orang tua murid harus cermat dan jeli. Sekali lagi jangan terpukau sama gedung yang tampak megah dan bule-bule berseliweran. Harus diselidiki sampe ke dalem-dalemnya. Jangan menjerumuskan anak-anak kita hanya karena gengsi. Lebih baik cari sekolah nasional yang sudah jelas mutunya dibandingkan sekolah national plus yang asal-asalan!!!

pendidikan Indonesia?

2008-04-30T18:45:00.000+07:00

Kenapa sih mutu pendidikan kita semakin tertinggal dari Negara-negara tetangga? Penelitian tentang kemampuan membaca dan berhitung anak-anak Indonesia ternyata cukup rendah dibandingkan anak-anak di Singapore atau Malaysia. Bisa dibilang kualitas anak-anak kita setara dengan anak-anak di kamboja dan Vietnam.

Padahal kita punya banyak juara olimpiade internasional loh?! Trus kenapa dibilang kualitas anak indonesia rendah?

Well, sebabnya mungkin karena penelitian yang dilakukan berupa generalisasi dari seluruh anak Indonesia. Dalam artian, pemerataan hasil pendidikan di Negara ini memang kurang. Anak-anak di Jakarta bolehlah menang olimpiade atau mampu membuat robot, tapi gimana dengan anak-anak di pedalaman papua? Membaca saja sulit…

Sebenarnya hasil penelitian itu ga fair juga buat anak-anak yang memang sudah mengalami proses pembelajaran dengan baik. Bahkan baru-baru ini di majalah Bobo (hehe..masih baca Bobo lwoh!) ada artikel tentang anak Indonesia berumur 9 tahun yang udah jadi mahasiswa oxford university! Hebat kan?!

Tapi sekali lagi itu hanya berlaku bagi segelintir anak Indonesia yang beruntung. Bagi yang kurang beruntung? Walahualam….

Bagi gw pribadi, keterpurukan pendidikan di Negara ini merupakan efek negative dari otonomi daerah. Lwoh koq bisa? Bukannya desentralisasi itu tujuannya untuk peningkatan mutu pendidikan lewat manajamen berbasis sekolah? Well, secara teori bisa dibilang begitu. Textbooks pendidikan yang selama kuliah banyak gw baca memang bilang bahwa desentralisasi pendidikan merupakan cara yang banyak diterapkan Negara lain untuk meningkatkan otonomi sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas sekolah yang bersangkutan, yang nantinya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Negara tersebut. Sayangnya, para pemangku kebijakan pendidikan di Negara ini kurang memahami psikologis bangsa Indonesia. Hehe..maaf ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu di senayan sana. Kebijakan yang berhasil di Negara lain langsung diterapkan begitu saja di Indonesia. Seharusnya bapak-bapak dan Ibu-ibu ini melakukan penelitian terlebih dahulu tentang keadaan di Negara tercinta ini.

Kebijakan desentralisasi pendidikan bisa berhasil apabila didukung dengan sarana dan prasarana serta kualitas guru yang memadai. Dengan dukungan 2 hal di atas, setiap daerah pastinya mampu mengelola pendidikannya secara otonom tanpa bergantung 100% pada pemerintah pusat. Kenyataannya yang terjadi? Pihak daerah sebenarnya belum mampu menjalankan desentralisasi ini, terlihat dari keengganan DPRD dan bupati untuk mengalokasikan 20% APBD ke pos anggaran pendidikan!! Gimana kualitas pendidikan mau meningkat, kalau gedung sekolahnya mirip kandang sapi? Gimana murid-murid bisa mendapat pengajaran yang baik kalo gurunya sibuk mikirin hutang sana-sini karena gaji yang ga manusiawi? Well, mungkin ada beberapa daerah yang sudah mencukupi kuota 20% itu, bahkan ada yang lebih dari jumlah tersebut, tapi justru di sinilah timbul masalah baru. Daerah yang PAD-nya tinggi (dan ada kemauan dari pemimpin), pasti bisa menjamin anggaran pendidikan berkisar 20%. Namun hal tersebut justru menimbulkan jurang yang menganga antara daerah yang ‘kaya’ dan daerah yang ‘gersang’. Mutu pendidikan di daerah yang ‘kaya’ itu biasanya jauh lebih baik dibandingkan daerah yang seadanya. Timbullah masalah ketidakmerataan hasil pendidikan. Makanya penelitian itu bilang kemampuan anak-anak Indonesia rendah. Mungkin kalo penelitiannya dilakukan di daerah tertentu aja (ga seluruh Indonesia) pasti hasilnya oke banged J

Oia, bukan berarti gw ga setuju desentralisasi, gw setuju aja, asalkan pelaksanaannya didukung oleh hal-hal yang tadi udah gw jabarkan. Yang paling penting sih adanya political will dari para pemimpin bangsa ini untuk memajukan pendidikan. Kayanya itu hal yang harus dibenahi. Pemimpin harus punya komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya lewat pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN n APBD. Dengan penganggaran tersebut, diharapkan bisa memperbaiki nasib guru-guru di Indonesia agar guru-guru ini lebih berkomitmen dalam mendidik dan mengajar anak-anak Indonesia. Dengan dana pendidikan itu pula, diharapkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia mengalami perbaikan. Ga ada lagi deh cerita gedung sekolah ambruk. Sedih banged bow dengernya…

Btw, anggaran 20% itu masih yang terkecil lwoh dibanding Singapore atau Malaysia…

2007-12-08T11:39:00.001+07:00